Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri

Mendagri: Permohonan Izin Pejabat Daerah ke Luar Negeri Harus Diajukan H-10

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Surat
Sunday 21 Jul 2019, 12 : 55 am

PNS Terpidana Korupsi Harus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) segera diberhentikan dengan tidak hormat. Permintaan tersebut disampaikan oleh Mendagri melalui Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang
Friday 14 Sep 2018, 7 : 15 pm

Bukti Pelanggaran HTI Banyak, Mendagri: Sudah Beberapa Kali Diperingatkan

JAKARTA-Organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap melakukan upaya hukum paska pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim keputusan pembubaran itu dibuat setelag melalui beberapa kali menerbitkan surat peringatan untuk HTI. Saat ini, pembubaran melalui proses hukum itu sedang
Thursday 11 May 2017, 9 : 15 pm

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Awasi Pungli Bansos

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor: 180/3935/ SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inmendagri ini dirilis guna melaksanakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
Monday 31 Oct 2016, 3 : 24 pm

Selama 2 Tahun, 3.143 Perda dan 111 Permendagri Dihapus

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan dan menghapus sebanyak 2.143 Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat masuknya investasi. Tak hanya itu, selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah Peraturan Mendagri (Permendagri) dan Instruksi Mendagri (Inmendagri) dihapus. “Permendagri/ Inmendagri
Friday 28 Oct 2016, 8 : 37 pm

Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri yang diterbitkan pada 22 September 2016 ditegaskan, Gubernur atau Wakil Gubernur,
Monday 17 Oct 2016, 4 : 17 pm

Mendagri: Plt Kepala Daerah Boleh Tandatangani APBD 2017

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur mengenai tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Salah satu point dari  Permendagri itu membolehkan Plt Kepala Daerah menandatangani dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Monday 10 Oct 2016, 7 : 25 pm

Anggaran Batal Dipangkas, Pelayanan KTP El Tidak Terganggu

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) masyarakat tidak akan terganggu meski pemerintah batal memangkas anggaran kebutuhan KTP El. Dengan begitu (batal dipangkas), sekarang bisa langsung tender. Jadi bisa cetak 20 juta lebih KTP
Monday 3 Oct 2016, 8 : 09 pm

Batas Waktu Perekaman Data KTP El Diundur Hingga 2017

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP El) dari semula akhir September 2016 ini menjadi pertengahan 2017 mendatang. Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengunduran batas waktu perekaman data itu  dilakukan karena masih banyak
Thursday 15 Sep 2016, 12 : 45 am

DAU Ditunda, Mendagri Minta Pemda Hemat Anggaran

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) bersikap bijak paska keputusan pemerintah menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 169 daerah dengan nilai total Rp 19,4 triliun. Tjahjo berharap kepala daerah cermat mengatur kas daerahnya masing-masing, dengan jalan melakukan
Wednesday 31 Aug 2016, 7 : 00 pm

DP4 Pilkada 2017 Berjumlah 41.802.538 Jiwa

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berjumlah 41.802.538 jiwa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data ini  digunakan sebagai pertimbangan data penentuan daftar pemilih Pilkada 2017. “Kami mencoba menyerahkan daftar ini tepat waktu dalam upaya
Thursday 14 Jul 2016, 7 : 11 pm