Perppu

Perppu Cipta Kerja Didesain Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022, tentang Cipta Kerja dikeluarkan untuk mengantisipasi kondisi global. “Kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kondisi global terkait dengan krisis ekonomi dan resesi global,
Kamis 5 Jan 2023, 7 : 50 pm

DPD RI Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Koordinasi Dengan Pemda

JAKARTA-Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, memandang perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencegahan, penanganan, dan kewaspadaan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal itu sebagai wujud utama dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
Sabtu 4 Apr 2020, 10 : 21 pm

Kelegaan Dunia Pajak Dalam Ketidakpastian

Oleh: Ronsianus B Daur, SE., BKP., M.Ak Bak tamu yang tak diundang, Corona Viruses Disease (Covid-19) menyergap dunia sejak penghujung tahun 2019 lalu. Awalnya di Provinsi Huabei China, lalu menyebar luas ke seantero dunia. Setiap hari lonjakan korban terus bertambah, sebagian kecil
Rabu 1 Apr 2020, 7 : 49 pm
Pajak

Pentingnya Perppu Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Covid 19

Oleh: MH Said Abdullah Eskalasi penderita covid 19 di Indonesia terus meningkat. Per 19 Maret 2020 penderita covid 19 mencapai 309 orang dengan jumlah kematian 25 orang, dan 13 orang sembuh. Meskipun jumlah penderita covid 19 belum sebanding dengan China, Italia, maupun
Jumat 20 Mar 2020, 7 : 22 pm

Jika Hukuman Mati Koruptor Sekedar Wacana, Sangat Disayangkan

Oleh: Emrus Sihombing Presiden Joko Widodo mewacanakan hukuman mati koruptor dengan suatu kondisi tertentu, jika ada kehendak kuat dari masyarakat. Kehendak kuat ini bisa muncul secara natural, tetapi juga bisa dikonstruksi (dibentuk/diciptakan) oleh para elit, utamanya pemerintah bersama-sama DPR-RI. Sebab, dua lembaga
Rabu 11 Des 2019, 1 : 54 pm

Jika Perppu Pilkada Ditolak, 83,23 % Publik Minta Referendum

JAKARTA-Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai cukup berhasil dalam menjaga transisi dan iklim demokrasi Indonesia. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, sebanyak 72.24 % publik menilai baik atau buruknya kinerja SBY tergantung nasib Perppu Pilkada Langsung.
Selasa 21 Okt 2014, 7 : 33 pm