Suggestions

Petrus Salestinus - Page 2

persekusi

Persekusi Novidiana Baru Secara Biadab, Polisi Harus Tangkap Kades Paulus Lau

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap Kepala Desa (Kades) Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Paulus Lau lantaran mempersekusi secara biadap terhapada Novidiana Baru. Ini jelas tidak hanya sekedar tindak pidana penganiayaan berat
Sunday 27 Oct 2019, 10 : 31 pm
Petrus Salestinus
·

Petrus: Agus Rahardjo Cs Kehilangan Akal Sehat

JAKARTA-Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Salestinus menilai keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dkk menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Jokowi diduga bertujuan untuk mendelegitimasi keputusan Pansel Capim KPK. Sebagai Pejabat Negara, sikap demikian jelas tidak elegan,
Tuesday 17 Sep 2019, 2 : 07 am
Petrus Salestinus
·

Serahkan Mandat ke Jokowi, Agus Rahardjo Cs Lakukan Manuver Politik

JAKARTA-Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Salestinus mengecam tindakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo Cs yang secara terbuka menyerahkan kembali mandat pimpinan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Joko Widodo. Tindakan berhenti secara serentak dan kolektif serta cacat
Saturday 14 Sep 2019, 7 : 58 pm
Pansel KPK

Petrus Selestinus: Waspadai Protes Pegawai KPK

JAKARTA-Pada tahun 2020, sebanyak 9 (sembilan) provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota di Indonesia akan melaksanakan Pilkada. Pilkada ini memiliki arti strategis bagi masa depan NKRI yang berPancasila menyusul pemilihan presiden yang baru saja berlangsung. Pilkada 2020 ini disinyalir ada keterkaitannya dengan
Tuesday 3 Sep 2019, 3 : 22 pm

Pelapor Bahar Bin Smith Dipersekusi, Polisi Harus Jamin Keamanan Relawan

JAKARTA-Harimau Jokowi menyediakan Tim Advokasi untuk mengadvokasi anggota masyarakat yang mendapat ancaman, intimidasi dan/atau persekusi dari kelompok tertentu pasca Laporan Polisi Muannas Alaiddid dkkterhadap Habieb Bahar bin Smith. Adapun Bahar bin Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana
Tuesday 4 Dec 2018, 2 : 01 pm
·

Ratna Sarumpaet, Prabowo dan Fadli Zon Diduga Memproduksi Berita Hoaks

JAKARTA-Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon diduga sedang memproduksi berita hoax untuk kepentingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Sandi sebagai kampanye hitam dalam rangka pilpres 2019. Pernyataan Ratna Sarumpaet yang meminta maaf kepada Prabowo dkk bahwa berita penganiayaan yang menyebabkan dirinya menjadi
Wednesday 3 Oct 2018, 7 : 45 pm
·

HARIMAU Jokowi Somasi Fadli Zon

JAKARTA-Pimpinan Pusat Pengurus Nasional HARIMAU JOKOWI, sebuah Ormas yang berbasis pada Gerakan Advokasi menyampaikan SOMASI I dan Terakhir kepada Fadli Zon, baik selaku pribadi maupun selaku Anggota dan Wakil Ketua DPR RI. Hal ini berkaitan dengan langkah politikus Gerindra itu yang telah
Monday 1 Oct 2018, 9 : 41 am
·

Petrus: Partai Golkar Harus Mensyukuri Mundurnya Titik Soeharto

JAKARTA-Keputusan putri mendiang Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mundur dari Partai Golkar serta memilih bergabung dengan Partai Berkarya bentukan saudaranya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sebagai pertanda baik. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai keputusan Titik
Wednesday 13 Jun 2018, 12 : 26 am

Petrus: NTT Tak Boleh Dijadikan ‘Bunker’ Bagi Teroris dan HTI

JAKARTA-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kakanwil Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM RI dan Pimpinan Polda NTT perlu mendata ulang secara cermat aktivitas mantan pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di NTT, terkait dengan penempatan sejumlah Napi Teroris (Napiter) sebagai titipan di
Saturday 19 May 2018, 1 : 38 pm
·

Majelis Hakim PTUN Tolak Permohonan Daryatmo-Suding

JAKARTA-Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Hari Kamis, 17 Mei 2018. Majelis Hakim PTUN Jakarta berpendapat, Permohonan Fiktif Positif yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta oleh Daryatmo
Thursday 17 May 2018, 1 : 53 pm

Sandera Revisi UU No 15/2003, Diduga Ada Bibit Terorisme di DPR

JAKARTA-Perisitiwa penyanderaan dan pembunuhan 6 anggota Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa hari yang lalu dan perisitiwa Bom Bunuh Diri di beberapa gereja di Surabaya, harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan DPR RI. Hal ini harus menjadi bahan untuk mengevaluasi
Tuesday 15 May 2018, 7 : 29 pm

Kualitas Fredrich Yunadi dan Hujatan Publik Terhadap Profesi Advokat

Oleh: Petrus Salestinus Dunia Advokat Indonesia kembali dihujat dan dipermalukan akibat sikap dan perilaku Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA, PhD, sebagai Advokat yang menjadi Kuasa Hukum Setya Novanto, dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dan perkara-perkara terkait lainnya. Mengapa, karena dalam
Monday 20 Nov 2017, 6 : 10 pm

Posisi Terjepit, Eggie Sudjana Mulai Panik

JAKARTA-Pengacara Eggie Sudjana terus berakrobatik dengan melaporkan balik 7 orang yang melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri. Ketujuh orang yang dilaporkan oleh Eggi ialah Effendi Hutahaean, Pariyadi alias Gus Yadi, Suresh Kumar, Yohanes L. Tobing dan Norman Sophan, Hengky Suryawan serta rohaniawan Katolik, Romo
Saturday 14 Oct 2017, 11 : 38 am
·

Belajar Dari Kasus Rizieq Shihab, Bareskrim Segera Cekal Eggie Sudjana

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Forum Advokad Pengawal Pancasila (FAPP) meminta Bareskrim Mabes Polisi segera melakukan pencekalan terhadap Eggie Sudjana untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Pencekalan ini sebagai salah satu bukti bahwa Polri merespons secara positif Laporan Polisi dari masyarakat yang makin
Wednesday 11 Oct 2017, 9 : 22 am
·

Rakyat Harus Amputasi Network Paham Radikal di Parpol dan Fraksi DPR

JAKARTA-Himbauan politisi Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memilih kader-kader Partai dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS dalam pilkada 2018, pileg dan pilpres 2019, mengonfirmasi analisis sejumlah pihak bahwa sesungguhnya paham radikal sudah masuk menguasai parlemen
Monday 7 Aug 2017, 5 : 35 pm
·

Tetapkan Setnov Tersangka, TPDI Nilai KPK Spektakuler

JAKARTA-Publik patut memberi apresiasi kepada seluruh Penyidik maupun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga antirasuah itu telah mengukir sejarah penegakan hukum yang sangat “spektakuler”. Secara pelan tapi pasti, KPK telah menetapkan seorang Setya Novanto yang oleh banyak kalangan dicap sebagai orang terkuat dalam
Tuesday 18 Jul 2017, 1 : 16 am
·

Perppu No 2/2017 Harus Dibarengi Dengan Langkah Pemidanaan

JAKARTA-Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada langkah politik dan administratif berupa pencabutan status Badan Hukum atau pembubaran Ormas Radikal lewat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi juga pemerintah seharusnya mengedepankan proses pemidanaan guna mempidana pengurus dan anggota Ormas Radikal.
Monday 17 Jul 2017, 8 : 41 am

Samakan HTI Dengan Vatikan, Pernyataan Din Syamsuddin Menyesatkan

JAKARTA-Pernyataan Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA, atau dikenal dengan Din Syamsuddin bahwa perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak mendirikan khilafah di Indonesia, sama dengan eksistensi Tahta Suci Vatikan yang menghilangkan sekat negara dan menjadi kiblat bagi umat Katholik di seluruh dunia, merupakan
Monday 17 Jul 2017, 12 : 24 am

Kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke LP Sukamiskin Merusak Sistem

JAKARTA-Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) LP Sukamiskin untuk menemui sejumlah napi korupsi dalam rangka penyelidikan merupakan pekerjaan mubasir. Safari politik ini tidak bermanfaat bagi kepentingan Pansus Hak Angket KPK bahkan berpotensi merusak sistim pemidanaan di Indonesia. “Ini hanya
Monday 10 Jul 2017, 2 : 07 am

Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi, Hak Angket DPR Harus Dibatalkan

JAKARTA-Penggunaan Hak Angket DPR sebagai kontrol terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas merupakan penggunaan kekuasaan DPR secara berlebihan bahkan merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, pembentukan Panitia Angket KPK harus dibatalkan dan diarahkan kepada Angket terhadap Komisi II DPR RI dan
Thursday 15 Jun 2017, 1 : 30 pm
·

Halangi Penyidik KPK, Fadli Zon Cs Bisa Jadi Tersangka

JAKARTA-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menghentikan penggunaan hak angket DPR. Namun dengan syarat menetapkan pimpinan DPR yaitu Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah dkk berikut Ketua dan Anggota Pansus Hak Angket supaya dikenakan tindakan Kepolisian berupa ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan
Sunday 11 Jun 2017, 7 : 26 pm

Serang Jubir KPK, Modus Baru Fadli Zon Teror KPK

JAKARTA-Sikap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang tidak menerima pernyataan jubir KPK Febri Diansyah seolah-olah telah menyerang Pansus Hak Angket KPK, merupakan modus baru upaya lembaga tinggi negara untuk membonsai lembaga antirasuah menuju pembubaran. Sikap dan penilaian yang tidak berdasar dan congkak dari politikus
Saturday 10 Jun 2017, 11 : 31 pm
·

Tegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Bukti Nawacita Masih Ada

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendukung penuh langkah Polri memberi status tersangka kepada Rizieq Shihab untuk kasus dugaan tindak pidana pornografi sebagai tindak pidana berat. Namun demikian Polri masih memikiki hutang kepada masyarakat berupa penyelesaian beberapa kasus berat yang dilaporkan masyarakat terhadap Rizieq
Tuesday 30 May 2017, 8 : 10 pm

Polri Harus Keluarkan “Surat Perintah Tangkap” Rizieq Shihab

JAKARTA-Bareskrim Mabes Polri harus segera menetapkan Rizieq Shihab dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya mengeluarkan “Red Notice” yang ditujukan kepada Interpol di seluruh dunia agar dibawa ke Jakarta untuk mempertanggungjawaban berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Apalagi, menangkap Imam
Monday 15 May 2017, 1 : 39 am
·

TPDI: Majelis Hakim Perkara Ahok Sangat Arogan

JAKARTA-Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama dengan vonis dua tahun penjara disertai perintah untuk menahan sementara untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menjadi bukti bahwa Majelis Hakim dalam perkara Ahok sangat arogan atau congkak.
Wednesday 10 May 2017, 12 : 47 am
·

Panglima TNI Terindikasi “Loyalitas Ganda” Kepada Kelompok Makar

JAKARTA-Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal peristiwa makar sebagai berita hoax mengindikasikan adanya ‘loyalitas ganda’ kepada kelompok yang berniat menggulingkan pemerintah yang sah itu. Hal itu bukan hanya mendiskreditkan Polri, TNI dan Pers, akan tetapi juga bisa memberi angin segar kepada kelompok
Sunday 7 May 2017, 11 : 13 pm

Inilah Surat Terbuka TPDI Kepada Presiden Jokowi

JAKARTA-Para Advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengirim surat terbuka kepada Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua DPR RI dan Majelis Hakim Dalam Perkara Penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Dalam surat tersebut, TPDI menegaskan bahwa
Sunday 30 Apr 2017, 9 : 02 pm
·

TPDI: Rizieq Shihab Bernyali Kerdil

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab sebagai sosok yang bernyali kerdil lantaran kabur ke luar negeri di saat menjalani proses hukum atas kasus dugaan penyebaran konten pornografinya. “Kalau benar dia (Rizieq Shihab_red) melarikan
Sunday 30 Apr 2017, 2 : 43 am

Mantan Kapolda Papua Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri

JAKARTA-Mantan Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw dan Kapolres Timika, AKBP Vicktor D Makbon akan dilaporkan ke Kapolri,Cq Irwasum dan Kadiv Propam Mabes Polri. Laporan ini terkait dengan sikapnya yang tidak menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Papua dan para Tenaga Kerja PT.
Sunday 30 Apr 2017, 12 : 41 am

Kapolda Papua Harus Bertanggungjawab Atas Insiden Berdarah di Timika

JAKARTA-Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw harus bertanggung jawab atas insiden penembakan terhadap 6 orang warga sipil yang diduga berasal dari aparat keamanan ketika mengamankan sidang perkara pidana penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa  Sudiro di Pengadilan Negeri Timika pada Kamis (20/4) lalu. Meski
Sunday 23 Apr 2017, 6 : 17 pm

Pemerintah Harus Tetapkan ‘Tamasya Al Maidah’ Sebagai Kegiatan Terlarang

JAKARTA-Pemerintah harus melarang keras gerakan ‘tamasya Al Maidah’ yang bertujuan mengintervensi pemungutan suara di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pencoblosan 19 April 2017 nanti. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak hanya mengganggu tugas-tugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), akan tetapi
Saturday 15 Apr 2017, 2 : 50 pm
·

Penundaan Sidang Pembacaan Rentut Ahok Jangan Ditafsir Negatif

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai penundaan sidang pembacaan rencana tuntutan (rentut) dalam perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merupakan pilihan strategis, normatif dan taktis demi kepentingan umum. Karena itu, publik
Tuesday 11 Apr 2017, 3 : 13 pm
1 2 3