Rachmi Hertanti

IGJ

IGJ: Akses Vaksin Berkeadilan Untuk Mengakhiri Pandemi

JAKARTA-Sebagai anggota tetap Progressive International, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyerukan pentingnya membangun sinergi antara negara selatan untuk kerjasama penelitian, teknologi, dan produksi dalam rangka menghentikan ketimpangan akses vaksin. Seruan ini merupakan bagian dari tujuan dari Summit for Vaccines Internationalism yang diselenggarakan
Friday 18 Jun 2021, 8 : 01 pm

IGJ: UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai UU Cipta Kerja memang cacat formil secara konstitusional. Bahkan UU Cipta Kerja disusun tanpa kajian memadai untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti setelah menyimak dengan seksama pengakuan DPR RI
Friday 18 Jun 2021, 1 : 35 am

Ketimpangan Vaksin Hanya Dapat Diakhiri Dengan TRIPS Waiver

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai aksi janji donasi ratusan juta dosis vaksin oleh negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 kepada negara miskin tidak menghentikan ketimpangan akses vaksin yang terjadi hari ini di dunia. Hal ini disampaikan dalam merespon janji G7 yang
Saturday 12 Jun 2021, 3 : 04 pm

UU Cipta Kerja, Negara Gagal Melindungi Buruh

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menegaskan Negara telah gagal melindungi buruh, khususnya melalui UU Cipta Kerja yang membuat buruh semakin rentan. Pernyataan sikap ini disampaikan pada Hari Buruh Internasional dimana KPR menggelar aksi di 15 Provinsi dan
Saturday 1 May 2021, 11 : 17 am
IGJ

Ratifikasi IE-CEPA Bentuk Arogansi Pemerintah Yang Abai Hak-Hak Dasar Publik

JAKARTA-Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi kecewa dengan keputusan Pemerintah dan DPR yang menyetujui ratifikasi perjanjian Indonesia – EFTA CEPA pada9 April 2021 kemarin. Minimnya partisipasi publik selama pembahasan berlangsung di DPR termasuk juga tidak adanya tanggapan atau ruang untuk mendengarkan keresahan yang
Wednesday 14 Apr 2021, 9 : 25 am

Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi

JAKARTA-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah ditandatangani oleh Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan enam negara RCEP diantaranya Jepang, Korea Selatan, China, Australia serta Selandia Baru, pada 15 November 2020 lalu. Selama ini, proses perundingan berjalan secara tertutup dan tidak ada satu pun
Saturday 27 Feb 2021, 7 : 53 am
IGJ

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke
Friday 25 Oct 2019, 2 : 27 pm
IGJ

Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) akan mengawasi kinerja DPR RI yang baru terkait dengan isu perjanjian perdagangan internasional. Jangan sampai mengulang kegagalan peran DPR RI di periode sebelumnya dalam mengawal agenda perlindungan hak rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. “Kami sudah kecewa dengan
Tuesday 1 Oct 2019, 3 : 53 pm
IGJ

Mekanisme Sengketa Investasi Merugikan Negara

JAKARTA-Beberapa negara, termasuk negara dari anggota The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), mengkritik mekanisme sengketa investasi atau Investor-State Dispute settlement (ISDS) karena merugikan. Setidaknya ada empat kerugian yang paling penting, yaitu pertama, biaya litigasi;kedua, biaya pembayaran kompensasi;ketiga, biaya politik akibat hilangnya ruang
Saturday 3 Aug 2019, 12 : 51 pm

Pertemuan Menteri Jonan dengan CEO Freeport McMoran Janggal

JAKARTA-Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menilai ada yang janggal dari hasil pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan  dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Kejanggalan ini mencuat ditengah anggapan adanya kemajuan dari proses negosiasi,
Thursday 27 Jul 2017, 11 : 50 pm

IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan Freeport dan terus konsisten dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menilai bahwa
Tuesday 21 Feb 2017, 12 : 13 am

Pemerintah Harus Serius Melindungi Petani Dari Ancaman FTA

JAKARTA-Bertepatan dengan  Hari Pangan Sedunia, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak  pemerintah untuk secara serius melindungi petani dari ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA), khususnya Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) ASEAN , dengan menyusun strategi perlindungan yang
Monday 17 Oct 2016, 4 : 11 pm

Perjanjian Perdagangan Bebas Hambat Perbaikan Nilai Rupiah

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai paket kebijakan strategi penguatan rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dirasa masih belum cukup dan sifatnya temporer. Seharusnya, paket ini juga harus diikuti dengan kebijakan untuk menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas yang telah ditandatangani. Hal ini karena
Wednesday 18 Mar 2015, 3 : 04 pm