refly harun

UU Pemilu Larang Presiden Buat Kebijakan Untungkan Paslon

JAKARTA-Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pejabat publik, termasuk presiden dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. “Ini pelanggaran pidana. Kita akan tes kebijakan mengeluarkan bansos yang dirapel menguntungkan salah
Wednesday 28 Feb 2024, 6 : 30 pm

Dukungan Apdesi kepada Prabowo-Gibran Melanggar UU No 7 Tahun 2017

JAKARTA-Deklarasi dukungan perangkat desa kepada pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Senin 20 November 2023 lalu dinilai melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Hal itu diungkapkan pakar hukum yang juga aktivis Refly Harun dalam
Wednesday 22 Nov 2023, 8 : 53 am

Penilaian Refly Harun Lebih Politis, Daripada Akademis

Oleh: Emrus Sihombing Saya terkejut ketika membaca secara seksama isi berita dengan judul Refly Harun: Jokowi adalah Presiden RI, Bukan Presiden Buat Relawan yang dimuat sebuah media online. Media memuat penilaian Refly Harun. Saya melihat ini sebagai sebuah tesis yang sangat lemah
Thursday 28 Jan 2021, 2 : 42 am

DPD Harus Bersikap Soal Perppu Pilkada

JAKARTA-Pengamat hukum, tatanegara, Refly Harun mengatakan DPD RI penting harus bersikap dalam masalah Perppu Pilkada ini. Kalau dilihat peran DPD dalam putusan MK pada 2013,  pertama DPD bisa ikut pembentukan prolegnas,  kedua DPD bisa ajukan RUU dan sama statusnya dengan RUU yang
Wednesday 15 Oct 2014, 5 : 51 pm

SBY Diminta Mundur Dari Pembahasan RUU Pilkada

JAKARTA-Presiden SBY didesak untuk menunda pembahasan RUU Pilkada. Alasannya DPR RI tetap ngotot untuk mensahkan RUU Pilkada menjadi UU. Sementara hingga saat ini belum satu suara dengan pemerintah (Kemendagri). Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa melakukan kewenangannya untuk menarik diri
Wednesday 10 Sep 2014, 4 : 15 pm

Partai “Kecelakaan” Lahirlah Konvensi Capres

JAKARTA-Konvensi Capres Partai Demokrat (PD) tak beda jauh dengan konvensi yang diselenggarakan Partai Golkar. Karena penyelenggaran konvensi lebih disebabkan adanya accident alias kecelakaan. “Anehnya, konvensi capres di Indonesia ini selalu by accident, seperti Golkar dulu karena muncul Akbar Tandjung, dan Demokrat kini
Wednesday 28 Aug 2013, 5 : 36 pm