revisi UU

Pemerintah Tak Mau Ubah UU Yang Sudah Diputuskan Tapi Belum Dijalankan

JAKARTA-Keinginan sejumlah partai politik untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada tampaknya bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, pemerintah menutup rapat pintu merevisi kedua UU tersebut. Pemerintah beralasan, UU yang telah baik sebaiknya dijalankan. Penegasan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di
Wednesday 17 Feb 2021, 1 : 50 pm

Revisi UU BPK Didrop, Baleg Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda sementara pengambilan keputusan terkait daftar RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Penundaan tersebut dikarenakan ada tiga RUU perlu proses pendalaman terhadap yakni RUU Ketahanan Keluarga, RUU Bank Indonesia (BI), serta
Wednesday 25 Nov 2020, 10 : 46 pm

Ada Bau Bangkai Dibalik Agenda Revisi UU BPK

JAKARTA– Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencium aroma busuk dibalik rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan ini semakin menguat lantaran agenda revisi ini dilakukan secara diam-diam tanpa melalui proses legislasi yang baik dan
Friday 20 Nov 2020, 2 : 35 pm

Jokowi: Perbaikan Sistem Birokrasi Bisa Atasi Korupsi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta,
Monday 9 Dec 2019, 1 : 28 pm

KP3I: Jangan Korbankan Mahasiswa Demi Keuntungan Kelompok

JAKARTA-Riuhnya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir tidak lepas dari kepentingan kelompok. Karena kelompok-kelompok ini kemungkinan mendapat keuntungan dari penanganan kasus korupsi dari lembaga anti rasuah tersebut. “Saya heran kenapa revisi UU KPK begitu heboh, sementara amandemen UUD 1945 tidak pernah
Wednesday 25 Sep 2019, 2 : 49 pm
Pajak

Ditjen Pajak Revisi Sanksi Administratif Perpajakan

JAKARTA-Pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan perpajakan untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Ada dua hal besar yang akan dilakukan pemerintah yaitu membuat seperangkat Undang-Undang tersendiri (Omnibus Law – satu RUU yang
Saturday 7 Sep 2019, 2 : 11 am