SOP

Presiden Ajak Para Gubernur Kerja Keras

BOGOR-Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Di tengah situasi saat ini, seluruh pihak baik di pemerintah pusat maupun daerah harus bekerja keras dan bekerja dengan cara yang luar biasa. “Ini situasinya betul-betul situasi yang
Thursday 16 Jul 2020, 8 : 44 pm

Promotor Wajib Miliki SOP Baru Penyelenggaran Event

JAKARTA-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong para promotor event memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan event untuk mempersiapkan gelaran acara di kondisi new normal maupun pascapandemi COVID-19. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kemenparekraf
Sunday 10 May 2020, 7 : 40 am

Memberatkan Murid, Disdikbud Rilis SOP Belajar di Rumah

TANGERANGDinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menerima banyak keluhan para orang tua dan murid, dalam pelaksanaan Kegiatan Belajarar dan Mengajar dari rumah, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. “Kami telah melakukan evaluasi kegiatan belajar siswa dan mengajar guru dari
Tuesday 31 Mar 2020, 12 : 58 pm

2 WNI Positif Terkena Korona

JAKARTA-Pemerintah sangat serius dan ketat mengikuti protokol kesehatan dari World Health Organizations (WHO) dalam menangani Virus Korona, termasuk bekerja sama dengan perwakilan WHO di Jakarta. ”Ketika ada kasus di Wuhan, di Hubei, di Tiongkok, kita juga mempersiapkan mengevakuasi 238 warga negara Indonesia
Monday 2 Mar 2020, 1 : 38 pm
Mendagri

Mendagri: Permohonan Izin Pejabat Daerah ke Luar Negeri Harus Diajukan H-10

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Surat
Sunday 21 Jul 2019, 12 : 55 am

JIN: KPK Kerja Berdasarkan “Pesanan”

JAKARTA – Kasus penahanan Ketua DPR Setya Novanto dinilai secara hukum tidak sah. Apalagi KPK bekerja terkesan secara amburadul dan menabrak hukum acara dan lebih menjijikkan KPK melanggar SOP yang mereka buat sendiri. “Dalam SOP KPK buku kedua tentang penyelidikan sangat jelas tahapan-tahapan
Wednesday 22 Nov 2017, 1 : 14 pm