UU Ciptaker

Proyek OBOR dan UU Ciptakerja Bisa Memaksimalkan Investor China

JAKARTA-Pemerintah diminta bisa memanfaatkan program One Belt One Road (OBOR) untuk menarik investor China lebih banyak ke Indonesia dan bukan hanya sebatas proyek Smelter saja. Apalagi DPR sudah mengesahkan UU Omni Bus Law Cipta Kerja yang menjamin kepastian berusaha. “Kalau kita bisa
Friday 13 Oct 2023, 9 : 24 pm

UU Ciptaker Berdampak Kekurangan Tenaga Pekerja

Oleh: Emrus Sihombing Perlukah demo dukung UU Cipta Kerja (UU Ciptaker)? Jawabnya, sangat perlu. Bukan hanya demo menolak UU Ciptaker selalu muncul, tetapi demo memberi dukungan UU Ciptaker juga perlu sebagai hak yang dijamin oleh UU. Sebab, isi UU Ciptaker berorientasi pada
Thursday 2 Mar 2023, 11 : 11 pm

Perppu Cipta Kerja Diapresiasi, Menko Airlangga Sebut Sesuai Putusan MK

JAKARTA- Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022 atau Perpu Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerbitan itu sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Nomor 11 Tahun
Friday 30 Dec 2022, 8 : 10 pm

RAPBN 2022, Pemulihan dan Keberlanjutan ke Depan

Oleh: MH Said Abdullah Pada 27 April 2021 lalu, pemerintah telah membicarakan Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022. Pada hari yang sama, saya telah melayangkan rilis ke publik terkait KEM PPKF APBN 2022. Pada kesempatan ini,
Thursday 13 May 2021, 1 : 22 pm

Soal UU Ciptaker, Said Iqbal Minta MK Tolak Keterangan Pemerintah dan DPR

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin (18/1/2021). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 101/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh
Monday 18 Jan 2021, 5 : 21 pm

UU Cipta Kerja Wujudkan Reindustrialisasi

JAKARTA-Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai akan mampu mendorong reindustrialisasi di Indonesia. Melalui penerapan omnibus law tersebut, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditargetkan mencapai 25% dalam beberapa tahun ke depan. “Dalam memacu reindustrialisasi di Tanah Air, kami juga fokus
Sunday 18 Oct 2020, 5 : 51 pm

Pasal-pasal “Selundupan” Dalam UU Cipta Kerja

Oleh: DR. Azmi Syahputra UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu dirancang guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, UU ini juga diperlukan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi nasional, mulai dari kemudahan perizinan, prinsip semangat pembaharuan. Sepanjang untuk
Tuesday 13 Oct 2020, 3 : 55 pm

Presiden: UU Ciptaker Tidak Mengurangi Kewenangan Daerah

BOGOR-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menyebabkan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10) sore, Presiden menjelaskan, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah
Sunday 11 Oct 2020, 2 : 40 am
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Cek Kosong Omnibus Law, Meningkatkan Investasi Hanya Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan Sedih dan pilu nasib rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi berdasarkan coba-coba tanpa kajian menyeluruh dan masuk akal. Kebijakan coba-coba ini hanya berdasarkan intuisi. Yang ternyata salah arah. Atau memang tujuannya mau menguntungkan pihak tertentu saja? Target pertumbuhan ekonomi 2015-2019 dipatok
Sunday 11 Oct 2020, 12 : 47 am

Said Abdullah: Hoax Soal UU Omnibus Law Ciptaker Motifnya Memprovokasi Buruh

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyesalkan terjadinya banyak miss informasi di masyarakat paska Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi UU. Bahkan pembelokan informasi paling massive terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh.
Wednesday 7 Oct 2020, 4 : 35 pm