Suggestions

UU KPK

Sekali Lagi, Hanya Perubahan Total Yang Dapat Menyelamatkan Indonesia

Oleh: Anthony Budiawan  Sistem pemerintahan Indonesia seharusnya cukup baik, mengikuti sistem demokrasi kelas dunia, berdasarkan kedaulatan rakyat, dengan sistem check and balances. Yaitu, DPR mengawasi pemerintah (eksekutif) agar selalu taat hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan lembaga hukum bebas dari pengaruh eksekutif, alias
Tuesday 23 Aug 2022, 12 : 22 pm

Penggeledahan Mandul, Revisi UU KPK Serasa “Bunuh Diri”

*) Azmi Syahputra Pasca revisi UU KPK masih saja terdapat hambatan dan ini juga diakui oleh Presiden Jokowi pada Jumat lalu (17/1/2020) di Istana Merdeka, bahwa ada aturan aturan pelaksana yang harus dibuat dan masih disesuiakan. Faktanya tidak semudah revisi UU, ternyata
Monday 20 Jan 2020, 12 : 22 pm

Mencari Sosok Ideal Jubir KPK

*) Dr Emrus Sihombing Terlepas dari latarbelakang yang terjadi, fakta saat ini Juru Bicara (Jubir) KPK kosong. Jabatan ini harus segera diisi, agar rakyat Indonesia sebagai pemilik konstitusional atas KPK dapat terlayani akan segala informasi terkait kebijakan dan program komisioner dan seluruh
Sunday 29 Dec 2019, 1 : 42 pm

KPK Tidak Boleh Mengintimidasi James Riyadi

Oleh: Petrus Salestinus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memberikan perlindungan kepada setiap saksi yang dipanggil atau selama seseorang menjadi Saksi dalam penyidikan dan penuntutan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kewajiban melindungi Saksi itu konsekuensi dari asas menjunjung tinggi HAM sebagaimana diatur
Saturday 14 Dec 2019, 1 : 12 pm

KP3I: Jangan Korbankan Mahasiswa Demi Keuntungan Kelompok

JAKARTA-Riuhnya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir tidak lepas dari kepentingan kelompok. Karena kelompok-kelompok ini kemungkinan mendapat keuntungan dari penanganan kasus korupsi dari lembaga anti rasuah tersebut. “Saya heran kenapa revisi UU KPK begitu heboh, sementara amandemen UUD 1945 tidak pernah
Wednesday 25 Sep 2019, 2 : 49 pm

PMKRI Kecam Revisi UU KPK

JAKARTA-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengecam keras upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika terus dilanjutkan, maka DPR secara sistematis melemahkan posisi lembaga antirasuah yang selama ini telah menunjukkan taringnya
Friday 9 Oct 2015, 7 : 31 pm