Suggestions

UU Pilkada

·

Jabatan Kepala Daerah: Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Permohonan
Friday 15 Jan 2021, 7 : 38 pm
·

Pakar Hukum: MK Jangan Bermain Politik

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani meminta Mahkamah Konsitusi (MK) agar tidak berpolitik dengan menunda-nunda proses pembacaan putusan yang menyangkut rasa keadilan masyrakat.  Sebab cara MK berpolitik terlihat dari keberpihakan dalam membuat keputusan yang menyangkut
Monday 19 Dec 2016, 11 : 40 am

ADKASI: Ada Bupati Yang Buat Perbup Kurangi Dana Desa

JAKARTA-Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai sinkronisasi pembangunan di daerah. Hal ini terkait dengan masih adanya tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah. “Contohnya, soal dana desa di daerah Papua. Jika selama ini
Thursday 9 Jun 2016, 1 : 51 pm
·

DPR: Jalur Independen Diatur Dalam UU Pilkada

JAKARTA-Ketua DPP Golkar Rambe Kamarulzaman menegaskan majunya Ahok dalam pertarungan cagub DKI Jakarta dari jalur independen sudah sesuai dengan konstitusi. Karena memang di atur dalam Undang-Undang Pilkada. “Untuk calon perseorangan dalam Pilkada itu memang diatur UU Pilkada. Tidak demikian halnya dengan pileg
Thursday 10 Mar 2016, 5 : 03 pm
·

SBY: Berat Bagi Saya Tandatangani UU Pilkada

WASHINGTON-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku berat baginya untuk menandatangani Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang disetujui oleh DPR-RI melalui pemungutan suara pada rapat paripurna yang berakhir hingga Jumat (26/9) dinihari, karena UU itu sangat bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah (Pemda).
Friday 26 Sep 2014, 5 : 59 pm