UU

Meluruskan Argumentasi Yusril

Oleh: Saiful Huda Ems Dalam pernyataannya, Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM) sebagai Akademisi, Ketua Umum Parpol PBB sekaligus Tim Sukses Prabowo-Gibran menyatakan bahwa;” UU kita tidak menyatakan Presiden harus netral, tidak boleh berkampanye dan tidak boleh memihak. Ini adalah konsekwensi dari Sistem
Saturday 27 Jan 2024, 9 : 10 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Suntikan Modal BUMN Rp106 Triliun Langgar UU

Oleh: Anthony Budiawan Indonesia sedang sakit. Bukan karena virus corona. Tetapi, karena pemimpin yang tidak kompeten memerangi pandemi covid-19. Sehingga pandemi kini lepas kendali. Kasus positif harian menempati peringkat teratas dunia. Begitu juga kasus kematian. Hari ini kasus positif harian melonjak, ada
Monday 2 Aug 2021, 10 : 51 am
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2021 tetap terkendali.

Penyertaan Modal Negara Melanggar Undang-Undang?

Oleh: Anthony Budiawan Menurut undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), modal BUMN harus diperoleh dari kekayaan negara (yang dipisahkan), seperti tertuang di Pasal 4 ayat (1): Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 4 ayat
Friday 7 May 2021, 4 : 04 pm

Sugi Nur Ditangkap, SJR Apresiasi Kinerja Polisi

JAKARTA-Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98 (RNA-98), Sayed Junaidi Rizaldi mengapresiasi kinerja kepolisian dalam menangkap Sugi Nur yang mengklaim diri sebagai Gus Nur dan orang paling alim. “Ini pelajaran bagi kita. Saya pribadi bukan anti dengan perbedaan pendapat karena kita dalam alam
Sunday 25 Oct 2020, 5 : 20 pm

Presiden: UU Ciptaker Tidak Mengurangi Kewenangan Daerah

BOGOR-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menyebabkan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10) sore, Presiden menjelaskan, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah
Sunday 11 Oct 2020, 2 : 40 am

Jokowi: Perbaikan Sistem Birokrasi Bisa Atasi Korupsi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta,
Monday 9 Dec 2019, 1 : 28 pm

MPR Sarankan GBHN Dibuat Semacam Undang-Undang

JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara tidak bisa membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN). Karena posisi dan kedudukan MPR sama dengan presiden, bukan sebagai mandataris. “Jadi tidak mungkin MPR membuat GBHN yang kemudian harus dilaksanakan oleh Presiden,” kata Ketua Fraksi
Monday 18 Nov 2019, 6 : 06 pm

DPR Utamakan Kualitas UU Bukan Kuantitas

JAKARTA – Orientasi DPR dalam pembahasan dan pembuatan Undang-Undang selalu mengedepankan faktor kualitas, artinya bukan semata-mata kuantitas. Karena DPR tak ingin UU yang baru disahkan, kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). “Contohnya, UU Perkoperasian, kenyataannya istilah sertifikat modal koperasi (SMK) tidak dikenal. Sehigga koperasi
Tuesday 5 Mar 2019, 7 : 21 pm

Anas Thahir: UU Sisbuk Pacu Budaya Baca

JAKARTA–Undang-Undang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) baru disahkan DPR pada April 2017. Oleh karena itu UU ini diyakini bisa memacu perkembangan budaya literasi dan membaca masyarakat yang masih sangat rendah. Sampai saat ini Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei
Friday 5 May 2017, 4 : 25 pm

Gaji Besar, Ahli Konstruksi Senang Kerja di Luar Negeri

JAKARTA-Pembahasan RUU Jasa Konstruksi pada dasarnya untuk mendongkrak usaha jasa konstruksi Indonesia di tingkat Asean. Sertifikasi itu hanya untuk yang ahli, sedangkan bagi yang belum ahli mestinya magang dulu. “Tukang kita banyak bekerja di luar negeri karena gajinya lebih besar, kecuali kalau
Tuesday 24 May 2016, 4 : 41 pm