JAKARTA-Kuasa Hukum Melchias Markus Mekeng, akhirnya buka suara terkait ketidakhadiran politisi senior Partai Golkar itu saat beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terungkap, ketidakhadiran Melki Mekeng ternyata telah dinformasikan secara resmi kepada Penyidik lembaga antirasuah itu.
“Pak Melki tidak hadir karena sedang tidak berada di Indonesia (dalam Perjalanan Dinas Tugas Negara ke Swiss). Dan telah disampaikan secara resmi kepada Penyidik KPK pada tanggal 10 September 2019,” ujar Kuasa Hukum Melki Mekeng, Petrus Salestinus di Jakarta, Kamis (7/11).
Penegasan ini disampaikan Petrus menanggapi sejumlah narasi yang menyatakan KPK tidak berdaya menghadapi Melchias Mekeng.
“Itu tidak benar. Dan perlu kami tegaskan bahwa KPK bekerja berdasarkan Hukum Acara dan fakta-fakta hukum, bukan berdasarkan kebutuhan orang perorang atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan urusan politik,” tegasnya.
Sejauh ini, penyidikan dan Penuntutan kasus Suap Proyek PLTU Riau 1 oleh KPK telah berhasil menjerat 3 (tiga) orang terdakwa (Johanes Budisutrisno Kotjo, Eni Maulani Saragih dan Idrus Mahram) sebagai pihak yang berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan Hakim telah bersalah dan divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1 jelas Petrus, posisi Melchias Mekeng hanya sebagai Saksi untuk ketiga Tersangka, masing-masing Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai Pemberi Suap sedangkan Idrus Mahram dan Eni Maulani Saragih adalah Penerina Suap.
Berkat kesaksian Melchias Mekeng dkk itu, maka KPK bisa menjerat Johanes Budisutrisno Kotjo dkk, divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara. “Inilah peran Saksi yang harus diapresiasi,” terangnya.
