JAKARTA-Masyarakat masih meragukan niat baik panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau kegiatan tersebut. Karena praktek money politik sulit diberantas. “Kalau ada KPK memang praktek kotor itu bisa berkurang secara significan, namun berharap bersih sekali tidak bisa,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro dalam diskusi “Menjelang Munaslub Partai Golkar” bersama Mantan Ketua umum MKGR Priyo Budi Santoso di Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Menurut Wiwik sapaan akrabnya, kalau Munaslub Partai Golkar berlangsung tanpa praktek money politik, hal itu merupakan good news. Artinya Golkar harus bisa bagaimana menunjukkan indeks misery (kemiskinan). “Makanya calon ketua umum berorientasi bahwa dia sebagai manajer parpol, bukan capres-cawapres,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut Wiwik, jangan sampai ada calon bermasalah dan kontroversi yang memaksakan diri maju mendeklerasikan diri. “Hal itu merupakan cara yang tidak cerdas. Artinya harus bisa membaca tanda-tanda jaman,” terang dia lagi.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengakui pihaknya mengusulkan agar panitia Munas mengundang
KPK dan Polri agar terselenggara bersih dan transparan. “KPK dan Polri dapat berperan besar memantau pelaksanaan Munaslub sehingga dapat berjalan bersih dan transparan,” katanya
Priyo memandang peran kedua lembaga penegak hukum itu akan mendorong Munaslub berjalan bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno Partai Golkar. “Kami membuka diri untuk diawasi. Jika ada yang tampil super wah, maka penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya,” jelasnya.
Mantan Ketua Umum MKGR ini juga mengusulkan agar akademisi, cendekiawan, pengamat politik, dan aktivis antikorupsi turut memantau Munaslub Partai Golkar. “Usulan-usulan seperti itu muncul dalam rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, kemarin,” pungkasnya. **aec
