JAKARTA-Kalangan DPR mendukung langkah pemerintah yang ingin “menyusutkan” jumlah BUMN, melalui merger atau penjualan.
Apalagi banyak anak usaha BUMN yang tak sesuai dengan core bisnis induknya, sebut aja PT Krakatau Bandar Samudra (KBS) anak dari PT Krakatau Steel (KS) yang mengelola Pelabuhan.
“Memang sebaiknya begitu, dijual saja. Inikan tidak ada link and match dengan PT KS yang memproduksi baja,” kata anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudireja kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Langkah itu, kata Politisi Golkar, membuat BUMN induk bisa lebih konsentrasi mengembangkan bisnisnya ke depan.
Namun begitu sebelum menjual sebuah BUMN, termasuk PT KBS sebaiknya dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
“Jangan lupa pula, semua prosesnya harus sesuai dengan prosedur UU yang berlaku,” tambahnya.
Menyinggung pernyataan Presiden Jokowi soal gurita bisnis BUMN , Lily menjelaskan memang perlu ada kajian mendalam.
Karena pemerintah berpandangan bahwa anak perusahaan ini harus kembali ke induk bisnisnya masing-masing.
“Apalagi penunjukkan jajaran direksi dan komisaris BUMN juga perlu perbaikan, artinya perlu seleksi lebih ketat dan harus sesuai dengan kompetensinya,” terangnya lagi.
Sebelumnya diberitakan Corporate Secretary Pelindo II/IPC menegaskan Pelindo II terus melakukan komunikasi terkait rencana menjalin kerjasama dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).
KBS sendiri merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) di bidang jasa kepelabuhanan.
“Kita masih melakukan kajian untuk penentuan polanya apakah itu nanti akuisisi, equity participation atau dalam bentuk lain,” terangnya
Hal senada juga diungkapkan Suriadi Arif selaku Sekertaris Perusahaan KRAS. Suriadi menegaskan, pihaknya membuka segala kemungkinan potensi kerjasama di antara kedua pihak.
“Berbagai potensi kerjasama pengelolaan pelabuhan masih dibahas diinternal KS,” terang Suriadi, Minggu (8/10).
Dirinya juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang potensi kerjasama yang dimaksud, termasuk soal anggaran yang dibanderol oleh pihaknya.
“Masih jauh, apalagi ke anggaran. Jadi untuk tahap ini belum ada informasi yang bisa disampaikan,” tegasnya.
KBS sendiri sejak November 2016 ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk mengelola Terminal Cigading Pelabuhan Banten melalui penandatangan perjanjian konsesi untuk pelayanan jasa kepelabuhan.
Dalam konsesi tersebut, KBS akan mengelola 4 dermaga dengan jangka waktu konsesi selama 75 tahun dengan besaran konsesi sebesar 3% dari pendapatan bruto.
