SURABAYA-Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo mengusulkan kepada Jasa Marga agar warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jalan tol harus diberi kompensasi berupa saham. Pemberian saham ini sebagai salah satu langkah untuk menekan persoalan dalam pembebasan lahan. Selain itu pemilik lahan akan diuntungkan karena menerima deviden ketika jalan tol tersebut beroperasi.“Untuk mendukung pergerakan perdagangan, investasi dan industry pariwisata Pemprov Jatim terus melakukan pembangunan akses jalan seperti halnya jalan tol. Pembangunan jalan tersebut tentunya tidak mudah terutama dalam pembebasan lahan milik warga yang dilalui akses jalan tersebut,” kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/8).
Seperti direncanakan, program jalan trans Jawa yang akan segera dibangun nantinya yakni ruas jalan tol yang menghubungkan Mantingan-Surabaya, Malang-Banyuwangi, Surabaya-Probolinggo.
Menurutnya, pemberian saham untuk mencegah dampak negatif dari pembebasan lahan. Dengan begitu warga yang memiliki lahan produktif seperti pertanian masih tetap bisa menikmati hasilnya berupa deviden. “Asas keadilan bagi masyarakat pemilik lahan yang dibebaskan harus diutamakan dengan cara memberi uang ganti untung. Sebagian uang dari ganti untung dapat dimasukan ke dalam saham yang nanti diatur oleh Jasa Marga. Asas keadilan ini dapat menekan pro dan kontra dalam pembebasan lahan,”katanya.
Nantinya, jelas Pakde Karwo, pembangunan jalan tol mempunyai banyak manfaat dan efisiensi yakni meningkatkan hubungan perdagangan antar wilayah dan mempercepat akses yang menghubungan tempat wisata. Dengan demikian akan memacu berkunjungannya wisatawan domestik maupun mancanegara ke Indonesia. “Selain asas keadilan, asas efisiensi waktu dan manfaat harus jalan bersama-sama saat pembangunan jalan tol ini selesai masyarakat diajak untuk ikut memiliki jalan tol,” ujarnya.
Dia berharap dalam pembangunan asas efektifitas dan keadilan harus berjalan bersamaan. “Jangan kemudian asas efektifitas dikedepankan kemudian melupakan asas keadilan.Saya minta warga masyarakat yang lahan dan tanahnya dibutuhkan dalam pembangunan jalan tol agar bersedia dibebaskan. Pemerintah akan memberi ganti untung sesuai harga yang pantas. Dan saya berharap uang yang diperoleh tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif,”katanya. (LITA)
