Oleh: Salamuddin Daeng
Pemilu 2014 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pelaksanaannya melanggar Konstitusi, proses pelaksanaannya amburadul, korup disertai kejahatan pemilu yang dilakukan KPU & seluruh perangkatanya secara masif.
Kekacauan Pemilu ditandai banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar, banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) palsu, money politic yang sangat luas, kecurangan dalam perhitungan suara, hingga jual beli suara oleh KPU, oleh calon legislatif.
Kekisruhan Pemilu 2014 dimulai dari sejak E-KTP yang korup yang mengakibatkan amburdulnya DPT.
Namun KPU memaksakan DPT hingga hampir 100 % warga negara Indonesia yang berhak memilih, yakni mencapai 186 juta orang.
Faktanya banyak warga negara tak terdaftar. Lebih dari 5 juta orang tak terdaftar (3 %). Sebanyak 10,5 juta DPT bermasalah, berisi nama siluman, (5%). Artinya DPT berisi banyak nama nama fiktif.
Namun KPU memaksakan diri, memperbolehkan warga negara menggunakan KTP untuk ikut dalam pemilu. Akhirnya DPT tak diperdulikan lagi, karena orang boleh menggunakan KTP.
Hasilnya angka Golput sangat tinggi. Seluruh hasil perhitungan cepat (quick count) mengumumkan Golput mencapai 37 % atau sebanyak 70 juta.
Jika ditambahkan dengan jumlah warga negara tidak terdaftar 3 %, DPT bermasalah 5 % maka secara keseluruh Golput mencapai angka 45 %.
Namun anehnya hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, hampir 100 % menggunakan hak pilhnya.
Artinya tidak ada golput !! Bahkan rekapitulasi suara akhir oleh beberapa KPU daerah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih melebihi DPT.
Artinya perangkat pelaksana pemilu mencoblos sendiri surat suara termasuk surat suara sisa untuk diperdagangkan.
Dengan demikian, Pemilu Legislatif (PILEG) & juga Presiden (PILPRES) harus dihentikan.
Penegak hukum segera memeriksa & menangkap semua komisioner KPU (pusat & daerah) karena terbukti mendalangi kejahatan Pemilu.
Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta
