Tantangan Mendidik Anak Di Era Digital

Oleh: Edi Danggur, S.H., M.M., M.H. Mendidik anak di era digital mempunyai tantangan tersendiri. Kemajuan di bidang internet memang sangat menggembirakan. Ada banyak perubahan revolusioner dalam perdagangan, pendidikan, politik, jurnalisme, hubungan bangsa dengan bangsa dan budaya dengan budaya. Perubahan tidak hanya dalam cara orang-orang berkomunikasi, tetapi juga dalam cara mereka memahami hidup mereka. Maka, sejauh internet digunakan untuk tujuan positif, internet merupakan anugerah Tuhan yang harus digunakan seoptimal mungkin (Paus Yohanes Paulus II, Gereja dan Internet, hal. 11). Tetapi, era digital juga membawa kecemasan yang menghantui orang tua dan anak-anak mereka. Untuk menjawab berbagai kecemasan itu maka ada berapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini: Pertama, apa saja tantangan dalam mendidik anak yang dihadapi oleh orang tua, pendidik dan pimpinan komunitas di era digital? Kedua, apakah orang tua, pendidik dan pimpinan komunitas perlu membatasi atau bahkan menutup akses internet untuk anak-anak kita? Ketiga, bagaimana pendidikan efektif menjadi senjata untuk memerangi kejahatan dunia maya (cyber crime)? Keempat, bagaimana menggunakan internet dengan bijak guna mencegah persoalan hukum di kemudian hari? Berbagai Tantangan Kecemasan menghantui kita juga di era digital. Kecemasan itu bersumber pada beberapa faktor berikut ini: Pertama, merebaknya berbagai jenis kejahatan di internet (cyber crime). Anak-anak kita bisa terjebak, tidak hanya sebagai korban kejahatan, bahkan menjadi pelaku kejahatan cyber tersebut. Ada banyak jenis cyber crime memanfaatkan internet: terorisme, pornografi, hacking, menguntit, dan penyalahgunaan kartu kredit. Semua kejahatan ini sungguh merusak karakter, moral, dan kesopanan anak-anak kita. Kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di sekitar kita. Maka, pola pendidikan anak di sekolah, di komunitas dan rumah tangga harus disesuaikan dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Kesadaran hukum masyarakat tersebut tampak dalam proses kriminalisasi dan dekriminalisasi yang kasat mata. Apa yang dimaksudkan dengan kriminalisasi? Kriminalisasi adalah sebuah keadaan dimana di masa lalu perbuatan itu bukan tindak pidana, tetapi kini menjadi tindak pidana. Di masa lalu, ada seorang anak yang dipukul gurunya di sekolah mengadukan hal itu kepada orangtuanya. Bisa jadi si ayah justru tempeleng anaknya sambil berujar: “Makanya, harus sopan dan taat pada perintah guru”. Kini kalau ada guru yang memukul siswa, orang tua dan siswa korban pemukulan bahkan akan melaporkan gurunya ke polisi atas dugaan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. Di sisi lain, dalam praktek hukum kita juga dikenal adanya dekriminalisasi. Sebuah perbuatan di masa lalu yang merupakan tindak pidana, kini tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana. UU melarang mempertontonkan dan mempertontonkan penggunaan alat kontrasepsi di ruang publik. Kini, iklan di berbagai jenis merek alat kontrasepsi marak di televisi dan internet. Bahkan di kanan-kiri kasir di supermarket, tersedia banyak jenis kondom dari berbagai merek. Ketiga, negara memberikan perlindungan ekstra terhadap anak-anak termasuk anak didik. Pengaturannta dimulai dari UUD 1945 hasil amandemen, UU Perlindungan Anak, sampai Peraturan Mendikbudristek mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Tidak jarang guru berurusan dengan aparat penegak hukum karena melakukan kekerasan, baik fisik, psikis maupun verbal. Memberikan sanksi hukum yang berlebihan pun dapat menjadi objek pelaporan orang tua ke polisi. HAM Anak Atas Kemajuan Digital Kita tidak dapat membatasi apalagi menutup sama sekali akses internet bagi anak-anak kita. Alasannya, hak asasi digital merupakan hak konstitusional bagi anak-anak. Anak-anak kita berhak mengakses, menggunakan, menciptakan, menyebarluaskan kerja digital, serta untuk mengakses dan menggunakan komputer dan perangkat elektronik lainnya, termasuk jaringan komunikasi, khususnya internet. Hak konstitusional untuk menggunakan teknologi internet berkaitan dengan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (Vide Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945) dan hak atas kebebasan untuk mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosial (Pasal 28 F UUD 1945). Hak mengembangkan diri diimplementasikan menjadi hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mengembangkan iptek dan seni budaya, hak untuk berkembang baik secara pribadi maupun kolektif. Di samping itu, ada hak untuk melakukan pekerjaan sosial, mendirikan organisasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta menghimpun dana untuk maksud tersebut. Hak bertumbuh dan berkembang, tidak boleh disalahgunakan. Sebab, orang lain pun mempunyai hak atas kehormatan dan nama baik yang dilindungi konstitusi (Vide Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945). Hak orang lain tersebut tidak boleh dilanggar dengan dalih kebebasan mengeluarkan pendapat. Data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Tidak dapat diterobos dan diekspos sesuka hati ke ruang publik. Sebab tiap orang berhak atas hak pribadi mereka. Bebas menikmati privacy dan bebas dari segala macam gangguan. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai. Perlu Pendidikan Karakter Kejahatan dunia maya senantiasa mengintai anak-anak kita. Kita tidak boleh lengah. Pendidikan adalah jawabannya. Menghadapi perang melawan dunia yang penuh kejahatan, Nelson Mandela pernah mengatakan, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia." Bahkan Jennifer Martinez, seorang aktivis yang mempromosikan pendidikan berkualitas, mengatakan: "Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi ketika pendidikan menjadi perisai dan pedang kita, yang memungkinkan kita menaklukkan tantangan dengan kebijaksanaan dan keuletan." Tentu saja, pendidikan dimaksud di sini tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah pengetahuan yang bisa dicerna oleh anak didik. Tetapi lebih-lebih pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan moral anak kita. Theodore Roosevelt mengatakan: “Mendidik seseorang hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan bermasyarakat”. Pendidikan karakter inilah yang menjadi tantangan sekolah-sekolah kita saat ini. Begitu pentingnya pendidikan karakter, melebihi tujuan-tujuan lain dari pendidikan itu. Seorang paedagog Amerika Serikat, William Kilpatrick, mengatakan: “Hal mendasar yang dihadapi sekolah adalah tentang pendidikan moral. Masalah-masalah lain yang kemudian muncul sebenarnya berdasar pada pendidikan moral yang disampaikan. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan pun bergantung pada hasil dari pendidikan karakter”. Thomas Lickona, dalam bukunya Educating for Character mengatakan: “Pendidikan moral bukanlah sebuah topik baru dalam pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan moral ternyata sudah seumur pendidikan itu sendiri. Berdasarkan penelitian sejarah dari seluruh negara yang ada di dunia ini, pada dasarnya pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu membimbing generasi muda untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku berbudi” (2019:11). Menyadari bahwa cerdas dan berperilaku baik bukanlah dua kata atau bukan dua hal yang sama. Para pemangku kebijakan sejak jaman Plato telah membuat suatu kebijakan mengenai pendidikan moral yang secara sengaja dibuat sebagai bagian utama dari pendidikan sekolah. Mereka telah mendidik karakter masyarakat setara dengan pendidikan inteligensi, mendidik kesopanan setara dengan pendidikan literasi, mendidik kebajikan setara dengan pendidikan ilmu pengetahuan. Bagaimana pendidikan karakter dan moral dalam pendidikan nasional kita? Secara konsep, pendidikan nasional kita sudah dirancang untuk menempatkan aspek karakter, moral, akhlak sebagai sentral. Bisa dilihat dari definisi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional kita dengan menyebutkan beberapa kata yang mengarah pada karakter dan moral: spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia (Vide Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas). Lebih tegas lagi, tujuan pendidikan nasional kita, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (Vide Pasal 3 UU Sisdiknas). Tujuan pendidikan nasional kita tidak terpengaruh kemajuan internet dan teknologi komputer. Ibarat mercusuar, yang tidak bisa mengubah haluannya. Haluannya permanen, tetap. Hanya si nahkodalah yang memiliki pilihan apakah akan mengubah atau tidak mengubah haluan. Mercusuar ibarat prinsip. Prinsip tidak bisa diotak-atik, prinsip bersifat universal dan abadi. Prinsip tidak berubah. Prinsip tidak memandang usia, ras, keyakinan, gender atau status. Setiap orang terkena oleh prinsip. Seperti nahkoda kapal, mereka hanya bisa memilih apakah akan menentukan arah atau haluan dengan menggunakan kaidah itu, atau menghadapi konsekuensinya. Karena meskipun nilai-nilai menggerakkan perilaku, prinsiplah yang mengatur konsekuensi (David K. Hatch, 2011). Letak persoalan di negara kita adalah masuknya kepentingan politik dan bisnis dalam dunia pendidikan kita. Dengan adanya ujian nasional maka sekolah berlomba mencekoki anak didik dengan ilmu pengetahuan yang banyak. Anak didik kita seperti keong yang berjalan terseok-seok ke sekolah. Badannya kecil, tasnya besar penuh buku-buku pelajaran yang harus dihafalnya dari pagi hingga sore. Sekolah memberi target lulus 100 persen dengan nilai tinggi, agar sekolah mendapatkan ranking tinggi, tidak hanya untuk tingkat kabupaten, provinsi dan bahkan tingkat nasional. Akibatnya sekolah tidak fokus membina dan meningkatkan karakter anak didik. Belum lagi, ujian nasional itu sendiri adalah produk yang penuh intervensi politik dan bisnis dari para politisi dan pengusaha. Ketika Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus kebijakan ujian nasional, banyak pengusaha dan politisi yang berteriak. Nadiem Makarim dituding sebagai penyebab turunnya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita. Padahal isu utamanya bukan soal menurunnya kualitas pendidikan tetapi hilangnya peluang bisnis monopolistis dan keuntungan yang dinikmati politisi dan pengusaha tersebut. Menggunakan Internet Dengan Bijak Didiklah anak-anak kita mulai dari rumah sampai di sekolah agar bersikap bijak dalam menggunakan internet. Hal itu akan menghasilkan anak didik yang bermoral atau berkarakter. Pius Pandor (2014:36-37) mengutip Sokrates, memberikan tiga formula agar dapat menyampaikan informasi melalui internet dengan bijak, yaitu benar, baik dan perlu. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pertama, benar. Kita hanya boleh menyampaikan fakta yang menekankan kebenaran dan realitas serta tidak dapat disangkal. Fakta harus bersifat objektif dan dapat diverifikasi dengan bukti dan sumber yang dapat diandalkan serta dapat dinalarkan secara logis. Semua fakta harus mengarah pada kebenaran. Tepat seperti dikatakan Rabindranath Tagore: “Fakta itu banyak, tetapi kebenaran itu satu” (Facts are many, but the truth is one). Kedua, baik. Sekalipun fakta yang disampaikan itu benar, tetapi masih harus disaring lagi apakah fakta itu membawa kebaikan bagi publik. Jika ternyata informasi yang hendak disampaikan itu tidak membawa kebaikan apapun, jangan posting informasi itu ke ruang publik melalu internet. Ketiga, perlu. Bisa saja informasi yang akan diposting itu merupakan fakta yang benar dan ada ada baiknya untuk disampaikan. Tetapi jika postingan itu tidak ada urgensinya untuk diposting atau tidak diperlukan oleh masyarakat, maka sebaiknya hentikan postingan itu. Ketiga formula itu sangat baik untuk menguji sikap bijak kita dalam berinteraksi di ruang publik melalui internet. Actor sequitur esse! Apa yang kita posting merupakan cerminan diri kita. Postingan yang benar, baik dan perlu, mencerminkan pribadi kita yang bermoral dan berkarakter. Penulis adalah seorang Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Dalam aktivitas sehari-hari, sering menangani persoalan-persoalan hukum di bidang pendidikan.

Tantangan Mendidik Anak Di Era Digital

Menegakkan Hukum Positif Penanganan Kasus Lahan di Taput

Rapor Merah Jokowi

Semester I-2024, MDKA Catatkan Rugi Bersih USD12,5 Juta

Anak Usaha Rilis Obligasi Rp1 Triliun, DOID Klaim Terjadi Oversubscribed Hingga 1,4 Kali

Berita Terkait

Menegakkan Hukum Positif Penanganan Kasus Lahan di Taput

Rapor Merah Jokowi

Mengenang Romo Benny Susetyo, Tokoh Intelektual Perubahan

Polisi Harus Tegakkan Hukum, Sekalipun “Langit Runtuh”

Meningkatkan Kesadaran Hukum di Komunitas Sekolah

Membongkar Kedok Persatuan Semu Ala Jokowi-Prabowo

Anak Usaha Rilis Obligasi Rp1 Triliun, DOID Klaim Terjadi Oversubscribed Hingga 1,4 Kali

Puan Siap Jadikan DPR Rumah Rakyat yang Sesungguhnya: Terbuka dan Aspiratif

Puan Sebut DPR 2024-2029 Siap Kawal Masalah Kedaulatan Pangan Hingga Ketimpangan

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Gaya OSO Rayu Fahri Masuk Hanura

Juliari Batubara: Presiden Ingin Pastikan Angka Kemiskinan Bisa Ditekan Terus

Intelektual Ganjar Vs Emosional Prabowo

Ekonomi Global Melambat, Ditjen PEN Intensifkan Promosi

Said Abdullah: Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Jadi Lokomotif Penyelesaian Masalah Papua

Berita Populer

Tolak Cairkan Deposito ke Ahli Waris, PT Bank CCB Indonesia Dipolisikan Istri Nasabah

Ansy Lema Unggul Atas Melki dan Kamlasi

Hardjuno Wiwoho Dorong KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Bank BJB

Kardinal Keempat Indonesia

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Uji Formil UU KSDAHE

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Welcome Back!

Create New Account!

Retrieve your password

Tantangan Mendidik Anak Di Era Digital

BacaJuga :

Semester I-2024, MDKA Catatkan Rugi Bersih USD12,5 Juta

Anak Usaha Rilis Obligasi Rp1 Triliun, DOID Klaim Terjadi Oversubscribed Hingga 1,4 Kali

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Welcome Back!

Create New Account!

Retrieve your password