Target RUU Komcad Dinilai Belum Jelas

JAKARTA-Kalangan DPR RI diminta jangan membahas RUU Komcad secara sektoral. Sehingga tidak terkesan sebagai proyek tahunan. “Di mana DPR harus menjadikan setiap UU itu sebagai peta jalan (road map) yang menjadi pegangan bersama bagi bangsa ini ke depan,” kata Pengamat Politik Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Indria Samego dalam diskusi “RUU Komcad bersama Direktur Program Imparsial Al Araf di Jakarta, Selasa (3/9)

Menurut Guru Besar Riset ini, pembahasan RUU Komcad ini tak hanya menyangkut Komisi I DPR. Namun juga harus melibatkan komisi yang lain. Sehingga keberadaan UU ini, nantinya tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain.”RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, tapi mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi-komisi di DPR,” tambahnya.

Latarbelakang pemikiran dalam membahas RUU Komcad ini, menurut Indria, harus berpegang pada nasionalisme, dan populis. “Jangan elitis, di mana negara ini senang membuat komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang tidak menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya.

Lebih jauh kata Indria, soal pertahanan dan keamanan ini menjadi bagian dari kepentingan rakyat. “Di mana soal pertahanan ini memang bukan monopoli institusi, dan Komcad akan jalan terus ke depan, dan sudah menjadi amanah UU No.3 tahun 2002,” tandasnya

Hanya saja Komcad ini lanjut Indria, perlu dimobilisasi setelah komponen utamanya sudah kuat. Seperti pada 1960 –an dan 1970 –an , di mana Indonesia sudah memiliki KRI Irian AL yang ditakuti oleh Malaysia, Singapura, Philipina dan negara lain. “Tapi, sekarang kedua negara itu malah sering menyusup dan mencuri kekayaaan bangsa ini. Bahkan Malaysia sudah berani mencuri pulau. Jadi, DPR harus serius membahas RUU Komcad dengan dasar ideologi bangsa untuk proyek bersama ke depan,” tambahnya.

Hal yang sama dikatakan Al Araf, sebelum membahas RUU Komcad ini, mestinya komponen utama pertahanan dan keamanan negara lebih dahulu diperkuat. “Kalau alat utama sistem persenjataan (Alusista) kita masih lemah, kesejahteraan TNI masih perlu diperbaiki,  dan eknologinya belum canggih, maka tak bisa menjadi TNI professional,” terangnya.

Yang menjadi pertanyaan saat ini, kata Al Araf, motivasi pembahasan RUU ini juga tak menyebutkan untuk apa. “Perang juga tidak. Tapi, bisa digunakan untuk menghadapi terorisme, kriminalisme, konflik sosial dan lain-lain,” katanya.

Dia juga tak melihat ada ancaman dari luar,  khususnya di Asean untuk Indonesia. “Berbeda dengan Israel yang berhadapan dengan Timur Tengah, Korea Selatan dengan Korea Utara, Singapura dengan Malaysia dan lainnya,” tukasnya.

Menurut Al Araf, sebaiknya anggaran TNI yang mencapai hampir Rp 100 triliun itu sebaiknya untuk memperkat komponen utama, misalnya teknologi canggih, peningkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan TNI. ‘Kalau ini sudah dipenuhi, maka Komcad bisa dijalankan,” pungkasnya. **cea