Tekan Impor Minyak, Produksi Mobil Listrik Harus Dipercepat

JAKARTA-Pengembangan dan produksi mobil listrik harus dipercepat implementasinya. Hal ini merupakan salah satu strategi mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude).

“Mobil listrik adalah salah satu solusi dalam mengurangi konsumsi BBM, nah di luar subjek itu dapat mengurangi impor crude,” kata Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, Jakarta, Senin, (17/2/2020).

Cara lain untuk mengurangi impor minyak, lanjut Arcandra adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri, antara lain melalui teknologi EOR (Enhance Oil Recovery). Sehingga biaya untuk impor minyak mentah bisa dialihkan untuk pemeliharaan sumur-sumur minyak dalam negeri.

Baca :  Alex Noerdin: Optimalkan Penyerapan Minyak Dari KKKS

“Hanya saja EOR itu membutuhkan waktu yang lama, paling tidak tujuh tahun untuk hasil maksimal,” katanya.

Terkait dengan kebutuhan energi hilir, menurut dia, tidak bisa mengandalkan impor namun banyak membangun kilang. Dampak impor BBM berkurang tapi impor minyak mentah bertambah, sebab kilang mengolah minyak mentah.

Keuntungan lainnya dalam pengembangan mobil listrik adalah energi listrik yang tidak pernah impor. Sementara jika mengandalkan kendaraan BBM maka butuh impor BBM dan minyak mentah.

“Domestic base supply kalau kita andalkan migas kita butuh impor crude dan bbm. Kemudian jangka panjangnya eksplorasi,” tegas Arcandra.

Sebelumnya, enteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kementeriannya akan memesan setidaknya 100 unit mobil listrik untuk dijadikan kendaraan dinas. 

Baca :  Penurunan Harga Gas Mulai 1 April 2020

“Iya (akan ada pengadaan mobil listrik). Tapi kita belum menetapkan (tipe mobilnya), akan ada 100 mobil (yang akan dipesan). Eselon I dan eselon II di Kementerian (Perhubungan) menggunakan mobil ini,” kata Menhub Budi Karya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin.

Menurut dia, pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang berjangka panjang dan ramah lingkungan. 

“Saat ini belum terlalu banyak (jumlah kendaraan listrik), kurang dari 5 persen. Tapi kalau kami (pejabat publik) melakukan intensif, dimulai dari pejabat negara, saya pikir ini akan cepat sekali (perkembangannya),” kata Menhub.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendukung dan bagian ekosistem kendaraan bertenaga listrik harus melibatkan kementerian dan pihak terkait. Mulai dari stasiun pengisian daya, perizinan mobil listrik, hingga pajak.

Baca :  Menteri ESDM: Sumber EBT Melimpah Wujudkan Kemandirian Energi

“PLN juga sudah bersedia untuk menyediakan charger di banyak tempat. Kalau dari kami (Kemenhub), dengan memberikan perizinan dengan cepat,” kata dia.

“Lalu Kemenkeu mungkin memberikan yang berkaitan dengan tax (pajak). Jadi saya pikir dengan kolaborasi dari berbagai pihak ini, ke depannya akan menjadi lebih baik,” ujar Menhub Budi Karya melanjutkan.

Eksplorasi migas merupakan bisnis dengan rasio keberhasilan hanya 20 persen. Selain itu, padat modal dengan jangka waktu produksi baru bisa 10 tahun setelah penemuan pertama.