JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi IHK bulan Agustus 2014 mencapai 0,47% (mtm), melambat dari bulan lalu sebesar 0,93% (mtm), terutama didorong oleh koreksi pada harga bahan makanan dan tarif angkutan pasca Idul Fitri. Secara tahunan, inflasi IHK mencapai 3,99% (yoy), melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak awal tahun 2014.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, BI, Tirta Segara menegaskan koreksi harga bahan makanan mendorong turunnya inflasi volatile food menjadi 0,33% (mtm) atau 1,06% (yoy), terutama disumbang oleh deflasi pada bawang merah, tomat dan bawang putih, yang didukung oleh melimpahnya pasokan. Namun, koreksi harga pada kelompok volatile food ini lebih kecil dibandingkan dengan koreksi pasca lebaran pada tiga tahun terakhir yang mencatat deflasi, yakni rata-rata sebesar -1,59% (mtm). Hal ini karena masih berlangsungnya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti ikan segar, beras, daging ayam dan cabe,” jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/9).
Menurutnya, koreksi tarif angkutan juga mendorong turunnya inflasi administered price menjadi 0,63% (mtm) atau 5,49% (yoy). Akan tetapi, koreksi pada kelompok ini tertahan karena adanya kenaikan tarif listrik kelompok rumah tangga. Sementara itu, inflasi inti masih terkendali dan sedikit menurun mencapai 4,47% (yoy). Hal ini didukung oleh masih menurunnya harga komoditas global, relatif stabilnya nilai tukar Rupiah, permintaan domestik yang masih termoderasi, dan ekspektasi inflasi yang terjaga.
BI menilai inflasi hingga Agustus 2014 ini masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi 4,5±1% pada 2014 dan 4,0±1% pada 2015. Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai potensi inflasi di semester II-2014 seperti kenaikan harga LPG 12 kg, meningkatnya harga pangan akibat El Nino dan dampak dari pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang sudah diterapkan sejak awal Agustus 2014. Namun demikian, BI masih mencermati risiko inflasi terkait dengan kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada triwulan IV-2014. “Bank sentral akan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meminimalkan dampak lanjutan yang ditimbulkan dan mengarahkan ekspektasi inflasi pada sasaran inflasi yang ditetapkan,” pungkasnya.
