JAKARTA- Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Abdilla Fauzi Ahmad membantah jika lembaganya meminta dana tambahan untuk melanjutkan pembangunan pabrik vaksin flu burung. Justru BAKN mendesak agar dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek tersebut diselesaikan terlebih dulu. Hal ini dikarenakan potensi kerugian negara akibat proyek ini jauh lebih besar. “Simpang siur pemberitaan di media atas hasil rapat BAKN DPR dengan Kementerian Kesehatan hari Kamis (7/2) terkait proyek produksi vaksin flu burung di kementerian kesehatan benar-benar telah menyimpang dari tujuan semula,” ujar Fauzi di Jakarta, Selasa (12/2)..
Menurut dia, kasus flu burung ini merupakan skandal yang lebih besar dari Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)di desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “BAKN menerima laporan dari masyarakat terkait lambannya proses kasus proyek vaksin flu burung ini, menyebabkan timbulnya potensi kerugian negara yang lebih besar,” jelas Fauzi.
Dia menegaskan, proyek lab vaksin flu burung ini tiba-tiba muncul entah dari mana, tidak ada perencanaannya sama sekali tapi dianggarkan Rp1,4 triliun. Akibatnya, potensi kerugian negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kurang dari Rp600 miliar. “Ini sebuah skandal dalam politik anggaran kita. KPK harus menindaklanjuti dengan serius dan menghukum pihak-pihak yang terlibat,” imbuh dia.
BAKN DPR kata Fauzi telah menyampaikan Laporan Hasil Penelaahan atas Pengadaan sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2008-2011 pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 11 September 2012. Oleh karena itu, BAKN DPR sesuai alur tata kerjanya, mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut. “Sehingga diharapkan saat rapat dengan Menteri Kesehatan akan ada pendalaman atas tindaklanjut dan fakta-fakta (hukum) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dimaksud,” tutur dia.
Namun dalam rapat terungkap, bahwa Kementerian Kesehatan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI. Proyek vaksin flu burung pada manusia juga tidak memiliki perencanaan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Kementerian kesehatan juga diminta mengambil langkah-langkah percepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan tuntas dan mendorong kepolisian menyelesaikan terkait masalah hokum,” ucap Fauzi yang juga Ketua Fraksi Hanura MPR ini.
Mengingat belum selesainya proses hukum, maka prasarana dan sarana terkait proyek ini menjadi tidak jelas. Berdasarkan pengamatan BAKN di lapangan sewaktu melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, beberapa sarana produksi vaksin flu burung masih terdapat police line dari Bareskrim Polri, sehingga praktis tidak terpakai. “BAKN turut prihatin dengan kondisi ini,” jelas dia.
Namun demikian, BAKN tidak memiliki kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan proyek ini, karena kewenangan tersebut berada di Kementerian terkait dan Komisi IX DPR.
Fauzi mendorong KPK agar menuntaskan kasus ini. Pasalnya, potensi kerugian negara akibat proyek sangat besar. “Sebagaimana Hambalang, BAKN berupaya untuk tetap fokus menyelesaikan kasus-kasus besar yang menyita perhatian public,” pungkas Fauzi.
