Tersangka Penggelapan Pajak Rp19,6 Miliar Diserahkan ke Kejaksaan

BANTEN-Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten pada tanggal 9 November 2015 telah menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama menyebutkan nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar.

Penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran atas Undang-Undang di bidang perpajakan dan diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Dia menjelaskan, penyerahan tersangka oleh Kanwil DJP Banten kepada Kejaksaan Negeri Tigaraksa ini merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya. Hal ini menandakan Ditjen Pajak dengan dukungan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

Sejauh ini, lanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Banten telah memproses 78 laporan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), 40 kasus bukti permulaan tindak pidana perpajakan dan dua kasus penyidikan. “Diharapkan dengan penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus DP alias AK ini dapat menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi bermain-main dengan hukum perpajakan di Indonesia,” tuturnya.

Dia meminta masyarakat untuk melaporkan ke KPP/KP2KP terdekat atau Kring Pajak 1500200 apabila menemukan adanya praktik korupsi, gratifikasi, atau tindakan yang diduga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Ditjen Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku serta memanfaatkan dengan maksimal Tahun Pembinaan Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. “Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat segera datang ke KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. Seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya,” pungkasnya.