Tiga Lembaga Jadi Sumber Konflik Pemilu

Monday 25 Nov 2013, 3 : 24 pm

JAKARTA-Ada tiga lembaga yang diprediksi menjadi bibit dan sumber potensi konflik pada pemilu 2014. Karena Ketiga lembaga itu perlu secepatnya mengantisipasi. “Tiga lembaga itu, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), lalu Partai Politik dan Mahkamah Konstitui (MK),” kata Pakar Komunikasi Politik,  Heri Budianto dalam diskusi “Tahun Politik dan Potensi Konflik Jelang Pemiku 2014” di Jakarta, Senin,(25/11).

Menurut Dosen FISIP Universitas Mercu Buana (UMB), ini, sejak awal potensi konflik itu sudah dirasakan, terutama masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 10,4 juta. “Oleh karena itu KPU harus berhati-hati. Sebab masalah ini bisa menjadi bumerang. Parpol tidak rela melihat kecemasan DPT, apalagi  ini bisa menguntungkan orang lain,” terangnya.

Persoalan kinerja KPU, kata Heri, terutama pada persoalan teknis, selain masalah DPT, juga muncul soal logistik yang memang sejak dulu tidak pernah tuntas. “Juga masalah yang tak kalah penting, adalah rekapitulasi penghitungan suara,’ ujarnya.

Selain KPU, sambung Heri lagi, Parpol juga menjadi sumber konflik. Hal ini, karena pemilu masih menggunakan sistem proporsional terbuka. “Dimana kompetisi antar caleg sangat keras dan saling menjatuhkan,” tegasnya.

Begitupun dengan tingkat kedewasaan parpol, ujar Heri, jutru yang ada saat ini parpol hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah. ‘Komitmennya dalam proses demokrasi itu sangat penting, jangan sampai hanya karena kalah kemudian melakukan tindakan anarkis,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, menegaskan tidak akan muncul konflik dalam pemilu yang diakibatkan karena perbedaan ideologi. Karena saat ini hampir semua parpol persepsinya sama soal ideologi.

Menurut Farhan, justru pemilu 2014 itu potensi konfliknya berada pada penyelenggara pemilu. Tentu saja, bukan hanya KPU, namun juga pada KPU Daerah di Kabupaten/kota. “Intinya bukan pada peserta pemilu. Namun pada penyelenggara pemilu yang tidak tegas,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Farhan, untuk meminimalisir  konflik, maka persoalan DPT itu harus segera diselesaikan. “Untuk Kabupaten/kota sangat terbuka peluang untuk konflik,” tegasnya.

Disisi lain, sambung Farhan, potensi konflik juga disebabkan adanya rasa kekhawatiran terhadap sub etnik yang tidak terwakilkan dalam pemilu. “Soal keterwakilan ini, bisa juga menjadi akar konflik antar kelompok,” jelasnya.

Hanya saja, kata Farhan, dirinya tidak melihat adanya pengaruh tokoh-tokoh nasional mampu mempengaruhi konflik. “Rakyat desa tidak mudah untuk diprovokasi, mereka sudah semakin dewasa,” pungkasnya. **cea

Don't Miss

Meneg BUMN Segera Rombak Direksi Asabri

JAKARTA-Jajaran Direksi PT Asabri (Persero) dalam waktu dekat akan dirombak.
Vaksinasi adalah salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi

PPKM Darurat, Menkeu: Pemerintah Tingkatkan Alokasi APBN di Bidang Kesehatan dan Perlinsos

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pemerintahan akan melakukan refocusing