JAKARTA-Koordinator Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia, Zuhairi Misrawi menegaskan pihaknya melalui ‘Pokja Investigasi’ sedang melakukan investigasi terkait dugaan indikasi penyimpangan dana alias korupsi pada kompetisi sepak bola 2009 dan 2010 senilai Rp 700 miliar. “Kami sudah ada bukti-bukti seperti rekaman, sadapan telepon dan sebagainya. Apalagi banyak klub-klub sepak bola yang tidak membayar gaji pemain,” katanya dalam dialektika demokrasi ‘Arah Sepak Bola Kita Hendak Kemana?” bersama anggota Komite III DPD RI asal Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail dan Jannes H. Silitonga dari APPI (Asosiasi pemain profesional Indonesia) di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (3/6).
Dugaan dan indikasi korupsi tersebut pernah dilaporkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun belum ditindaklanjuti sampai hari ini. “Padahal, dana dari hak siar, sponsor dan lainnya itu lebih dari cukup untuk membina klub sepak bola di Indonesia,” tegasnya.
Menurut Zauhairi, ada dua hal yang menjadi tugas tim transisi; yaitu menyelamatkan PSSI dengan agenda-agenda yang akan dilakukan dengan membuat ‘blue print’ program dan perencanan strategis untuk kebersamaan sepak bola untuk semua dan milik kita bersama. Karena itu, penyelamatan PSSI dari daerah sampai pusat. ‘Jadi, persoalan sepak bola nasional ini bukan masalah pribadi, tapi masalah kita bersama yang bermimpi Indonesia menjadi juara di kompetisi internasional,” ujarnya.
Sama halnya dengan temuan Tim 9 Kemenpora RI, jika ada masalah dalam tata kelola federasi, dan klub persepakbolaan, seperti transparansi keuangan dan sebagainya. Bahkan sulit mendapatkan laporan keuangan dari tiket yang terjual saja. “Untuk itu Kemenpora RI meminta laporan keuangan itu dibuka. Masak dari 18 klub hanya 3 klub yang beruntung; yaitu Persipura, Semen Padang dan Persib,” tambahnya.
Dengan demikian kata Zuhairi, menejemen sepak bola harus dibenahi dari akar masalahnya. Seperti penyuapan, pengaturan sekar, sepak bola gajah, pemukulan wasit dan sebagainya. “Yang dibekukan oleh Kemenpora RI bukan PSSI-nya Djohar Arifin, melainkan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti. Alasannya kepengurusan PSSI La Nyalla belum disahkan oleh Kemenkumham RI, sehingga tak bisa mewakili PSSI. Gugatannya pun gugur, karena tak memiliki legal standing,” tutur Zuhairi. **cea
Tim Transisi PSSI Siap Laporkan Dugaan Korupsi
