JAKARTA-Hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 21,8% dengan tingkat inklusi sebesar 59,7%.
Adapun indeks literasi masyarakat golongan C,D, dan E (masyarakat berpenghasilan rendah (low income) adalah sebesar 18,71%.
Keterangan tertulis OJK menjelaskan hasil survei juga menunjukan bahwa rasio masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan dinilai masih relatif rendah sehingga masih terdapat potensi yang tinggi untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan.
“Tingkat inklusi produk dan jasa keuangan pada masing-masing industri keuangan dapat dilihat pada tabel terlampir,” demikian dikutip dari laman ojk.go.id di Jakarta, Senin (15/12)
Untuk itu, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat. Salah satunya, dengan meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada tanggal 19 November 2013.
Upaya ini diharapkan berdampak positif pada peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan.
“Strategi nasional tersebut terdiri dari 3 pilar dengan salah satu pilarnya adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan program kerja SNLKI, setiap tahun telah ditentukan prioritas utama dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program literasi dan edukasi.
Adapun target yang disasar pada tahun 2014 adalah ibu rumah tangga dan UMKM.
“Pemilihan prioritas utama sasaran tersebut didasarkan pada hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan OJK pada tahun 2013 di 20 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 8.000 orang,” imbuhnya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sepanjang tahun 2014, OJK bersama-sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan edukasi keuangan di 24 kota dan 4 negara yang menggalang partisipasi dari 1.195 ibu rumah tangga, 1.146 pelaku UMKM, 2.910 pelajar/mahasiswa/guru, 1.588 tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan 4.577 masyarakat umum.
Selain kegiatan edukasi tersebut, OJK menilai perlu untuk melakukan kampanye nasional literasi keuangan serta penggunaan produk dan jasa keuangan khususnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah.
Pelaksanaan kampanye nasional tersebut tidak lepas dari peran serta industri jasa keuangan yang berpartisipasi aktif dalam mendukung kampanye nasional literasi keuangan.
