Total Penghematan Anggaran 86 K/L Capai Rp 100 Triliun

Selasa 20 Mei 2014, 5 : 45 pm
by

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Inpres tercantum rincian anggaran dari 86 Kementerian/Lembaga (K/L) yang harus dihemat. Total anggaran yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp 100 triliun, dari jumlah anggaran belanja K/L sebelumnya, yaitu Rp 637,841 triliun. . “Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan,” bunyi diktum KEDUA poin 1 (satu) Inpres  seperti dikutip laman setkab.go.id di Jakarta, Selasa (20/5).

K/L yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 22,746 triliun dari anggaran Rp 84,148 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp 10,508 triliun dari total anggaran Rp 86,376 triliun.

Sementara, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 10,150 triliun dari total anggaran Rp 40,370 triliun dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 5,780 triliun dari anggaran RP 44,975 triliun. Adapun  Kementerian Kesehatan Rp 5,460 triliun dari Rp 46,459 triliun.  Sementara Kementerian Pertanian Rp 4,422 triliun dari Rp 15,470 triliun dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp 4,399 triliun dari Rp 16,263 triliun.

Sedangkan K/L yang pemotongan anggarannya paling kecil adalah  Ombudsman RI sebesar Rp 11,536 miliar dari anggaran Rp 66,968 miliar, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Rp 13,790 miliar dari Rp 65,048 miliar, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rp 19,899 miliar dari Rp 125,605 miliar, Komisi Yudisial Rp 22,888 miliar dari Rp 83,503 miliar, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN) Rp 23,646 miliar dari Rp 100,685 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Rp 25,160 miliar dari Rp 95,385 miliar  dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp 25,457 miliar dari Rp 94,988 miliar.

Adapun K/L  yang tidak mengalami pemotongan anggaran adalah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang memiliki anggaran Rp 80,661 triliun,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki anggaran Rp 15,410 triliun; dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  yang memiliki anggaran Rp 3,3261triliun.

Dalam instruksi yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II; Kapolri; Jaksa Agung; Panglima TNI; Sekretaris Kabinet; Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); dan para pimpinan Kesetratan Lembaga Negara, Presiden meminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Diduga Bermasalah Lelang 4 Proyek Studi Kelayakan ESDM

JAKARTA-Masyarakat mencurigai terhadap lelang 4 proyek terkait penyusunan studi kelayakan

Batik Air Rute Jakarta-Banyuwangi Terisi 92%

BANYUWANGI- Penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi oleh maskapai Batik Air menunjukkan kinerja