JAKARTA-Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar proses alih kelola Blok Mahakam harus dipersiapkan secara matang. Di level operasional pun, proses alih kelola ini juga harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi gangguan teknis. “Pihak-pihak terkait agar seluruh persiapan untuk alih kelola Blok Mahakam harus segera dimulai,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas alih kelola Blok Mahakam, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7).
Rapat terbatas membahas alih kelola Blok Mahakam itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofya Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Presiden juga meminta agar komunikasi dengan semua pihak dijaga agar tidak terjadi kesalahan pengertian, baik antara Pemerintah, Pertamina, dan Pemerintah Daerah. Semua elemen harus mendapatkan pemahaman yang sama dalam proses transisi ini. “Pembahasan aspek legal yang menyangkut draft kontrak baru, termasuk term dan kondisinya dengan para pihak juga harus segera disiapkan, dan SKK Migas bersama Kementerian ESDM juga harus memulai proses evaluasi asset Blok Mahakam agar semuanya bisa selesai dalam waktu bersamaan,” kata Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, semua itu golnya adalah Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah memutuskan, terhitung 1 Januari 2018, pemerintah tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Wilayah Kerja Blok Mahakam dari kontraktor lama Total Indonesia dan Inpex.
Selanjutnya, pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam itu kepada PT (Persero) Pertamina dan BUMD Kalimantan Timur dengan penguasaan saham sebesar 70%, sementara 30% sisannya diberikan kepada Total dan Inpex sebagai apresiasi atas pengelolaan selama ini. Terkait proses pengalihan itu, maka akan dilakukan proses transisi yang akan berlangsung mulai 1 Januari 2016 mendatang.
