Tudingan IDM, Dua Direksi BTN Diduga “Bermasalah”

Friday 4 Jan 2013, 1 : 51 pm
by

Jakarta—Proses RUPS PT.BTN (Persero),Tbk yang belum lama berlangsung dituding Indonesia Development Monitoring (IDM) bernuansa “suap”. Karena itu, IDM mendesak Dahlan Iskan menganulir penunjukan dua direksi baru BTN yakni Purnomo dan Mas Guntur. Alasanya dua nama tersebut dianggap tak layak menjabat direksi BTN. “Saudara Purnomo mengucurkan kredit modal kerja buat Eva hanya bermodalkan SPK fiktif pembangunan perumahan sehingga merugikan BTN,” kata Direktur Eksekutif IDM Fahmi Hafel mengutip situs Republika online di Jakarta.
Dalam situs Republika online tersebut juga dijelaskan, Fahmi Hafel mengatakan keduanya memiliki track record yang kurang baik pada jabatan sebelumnya. Purnomo misalnya, dikatakan IDM, terkait dalam dugaan upaya pembobolan BTN Semarang dengan potensi kerugian mencapai Rp 10 miliar. Ini terjadi saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah 2 BTN di Surabaya Maret 2012. “Modus operandi pembobolan oleh Yanuelva Etliana alias Eva ,” katanya.
Sementara Mas Guntur terkait perkara jual beli yang berujung pada kasus fraud saat masih menjadi Kepala Divisi Audit Kantor Pusat Bank BTN. “Ini bukan ditemukan auditor internal tapi justru ditemukan oleh pemeriksaan Bank Indonesia sbg auditor eksternal, misalnya kredit macet di Kantor Cabang Bank BTN di Harmoni senilai Rp 141 miliar,” katanya.
Karenanya, IDM meminta adanya fit and profer test ulang. Terpilihnya kedua orang tersebut dalam RUPS dikatakannya, diduga dipenuhi kongkalikong dan suap hingga Rp 30 miliar.
Sementara itu, Direktur terpilih PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Poernomo, membantah tudingan miring soal rekam jejaknya di bank pelat merah itu. “Perlu saya klarifikasi bahwa saya bertugas sebagai Kepala Cabang Semarang mulai bulan Juli 2009 sampai dengan Juni 2011,” ujarnya mengutip berita Tempo, Rabu, 2 Januari 2012.
Dalam situs Tempoi.co, Purnomo mengklarifikasi tudingan dari Indonesia Development Monitoring (IDM) yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran intergritas selama Poernomo menjadi Kepala Cabang Semarang.
Poernomo juga membantah kabar yang berhembus soal adanya kredit bermasalah untuk pembangunan apartemen di Cimahi Jawa Barat Rp 80 miliar ketika menjabat sebagai Kepala Cabang Bandung. “Sebelum di Semarang saya sebagai Kepala Cabang Bandung mulai September 2007-Juni 2009. Waktu menjabat di Bandung, saya tidak pernah memberikan kredit untuk apartemen di Cimahi,” ujarnya. **can

Don't Miss

Pemerintah Optimalkan APBN Jaga Daya Beli Masyarakat

JAKARTA-Perkembangan ekonomi global membawa dampak bagi perekonomian di tanah air.

Per Akhir November, Kontrak Baru PPRE Capai Target di 2021 Sebesar Rp5,3 Triliun

JAKARTA-PT PP Presisi Tbk (PPRE) mengumumkan bahwa perolehan kontrak baru