JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2020 tumbuh melambat.
Posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar 410,8 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 207,8 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 203,0 miliar dolar AS.
“ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,5% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,7% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko di Jakarta, Senin (16/3).
Menurutnya, ULN swasta tumbuh lebih rendah dari bulan sebelumnya.
Pada Januari 2020, ULN swasta tumbuh 5,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan ULN lembaga keuangan.
Secara sektoral jelasnya, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.
“Pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,3%,” imbuhnya.
Sementara itu, ULN pemerintah tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Posisi ULN pemerintah pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar 204,9 miliar dolar AS atau tumbuh 9,5% (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro.
Penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun.
Posisi obligasi global pada bulan Januari 2020 meningkat sebesar 2,7 miliar dolar AS atau tumbuh 8,1% (yoy).Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar 2,4 miliar dolar AS atau tumbuh 21,9% (yoy).
Lebih lanjut, Onny mengatakan pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5% dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,9%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).
Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Januari 2020 sebesar 36,0%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,3% dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.
