JAKARTA-Center for Budget Analysis (CBA) menyesalkan sikap anggota dewan yang sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat atau konstituennya dalam memperjuangkan politik anggaran.
Hal ini menyusul diamputasi anggaran sebesar Rp 64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun yang diperuntukan ke 87 Kementrian-Lembaga (K/L).
“Jadi, alokasi anggaran K/L saat ini merosot tajam ke bawah sekali. Dan kini tinggal tersisa sebesar Rp 666.6 Triliun. Dan yang jadi korban dari amputasi anggaran ini hanya rakyat kecil. Saya prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil padahal buat membayar pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (1/9).
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah mengesahkan APBN Perubahaan 2016.
Dari kesepakatan, 87 K/L mendapat alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.
Namun sayangnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016 meski APBN P 2016 belum direaliasasikan oleh K/L.
Inpres tersebut menginstruksikan K/L untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan APBNP 2016.
Akan tetapi jelas Uchok, Inpres pemotongan anggaran ini, bukan sebuah penghematan anggaran, tapi lebih memperlihatkan watak asli pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyatnya.
Herannnya lagi, kebijakan amputasi anggaran belum dibahas dan dan belum mendapat persetujuan dari DPR.
“Pemerintah, kok seenaknya mengamputasi anggaran di 85 K/L. Hal ini jelas berdampak kepada berkurangnya program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” keritiknya.
Uchok menegaskan, keputusan pemerintah me
