UKM Bali, Nyoman: Pengusaha Kekurangan Bahan Baku

I Nyoman Parta bersama Wamen I Budi Gunadi Sadikin/Anjasmara

JAKARTA-Kalangan DPR meminta agar Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) tidak lagi mengimpor beras demi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harusnya penyerapan beras petani lebih dimaksimalkan agar stok dalam negeri cukup.

“Kepada Bulog secara khusus saya minta tidak impor beras lagi, impor beras bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani,” kata anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Wamen 1 BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan BUMN sektor Pangan yakni Perum Bulog, PT Garam, Pertani, Perikanan serta 13 BUMN sektor pangan lainnya di Jakarta, Selasa (5/2/2020).

Menurut Nyoman, mereka (para petani) yang berjuang mempertahankan kebutuhan setrategis dan bertahan dengan hujan serta terik matahari harusnya mendapatkan subsidi, bukan malah dimusuhi oleh negara sendiri dengan cara mengimpor beras.

Baca :  BBM Naik, PDIP Kena Getahnya

“Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali, budaya impor telah menjauhkan cita-cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan” tambahnya.

Selain soal beras, anggota Komisi VI DPR ini juga menyoroti masalah impor daging sapi. Padahal berdasarkan infomasi lapangan, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak swasembada sapi.

“Itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada sapi, beras dan lainnya. Bahkan sejumlah daerah memiliki peternakan sapi yang yang berlimpah. Anehnya kita tetap impor daging sapi,” ungkapnya.

Kondisi inilah, lanjut Nyoman, yang membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis.

Baca :  Guru Besar Usakti: Di Daerah Operasional BUMN, Tingkat Kemiskinan Lebih Tinggi

“Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah dari pada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi,” tuturnya.

Begitu juga dengan komoditas garam, kata anggota Fraksi PDIP, petambak garam berkurang karena garam impor masuk hingga ke konsumsi rumah tangga dengan berbagai alasan, termasuk alasan garam lokal kandungan yodiumnnya rendah.

“Kan teknologi begitu maju kalau yodiumnya rendah, lakukan dong proses teknologi itu, bukan malah impor, aneh punya laut dan garis pantai paling panjang nomer dua di dunia malah impor garam,” paparnya lagi.

“Khusus untuk Bali, saya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, bahwa Bali kekurangan bahan baku. Hal ini karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal.”

Baca :  3 Sumber Pembiayaan Ibu Kota Baru, APBN Menanggung Rp 89,4 Triliun

Sekaligus pemilik perusahan pengolahan kemudian di ekspor ke jepang, yang disisakan hanya kulit dan tulang. Untung masih ada ikan dasar seperti kerapu, tongkol, kakap, lobster dari jawa sehingga bisa mengatasi kebutuhan konsumsi untuk pariwisata.

“Jadi saya minta kepada seluruh BUMN khusunya PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero jangan semua diekspor ikan tunannya, agar pengusaha UKM dapat bahan baku,” pungkasnya.

Sementara itu Dirut Perum Bulog Budi Wasesa (Buwas) ketua Bulog menyambut soal usulan stop impor beras. Karena Bulog terus menerus menyerap beras petani dari berbagai daerah. “Bahkan sekitar bulan april akan mengekspor beras ke Arab Saudi,” ujarnya. ***