UNDP Canangkan Reformasi Birokrasi Provinsi NTT

KUPANG-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, mencanangkan Peta Reformasi Birokrasi Provinsi NTT yang menjabarkan rencana aksi pembangunan daerah periode 2013-2018 serta visi pembangunan provinsi NTT 2005-2025. NTT menjadi provinsi ke empat di Indonesia yang mencanangkan reformasi birokrasi menyusul Gorontalo, Bangka Belitung, dan Aceh. 

Didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) melalui proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP), gubernur NTT juga mencanangkan empat prioritas pelayanan publik yaitu penyederhanaan pengurusan perijinan; penyediaan Pusat Informasi dan Aduan Pelayanan Kesehatan 24 Jam RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes; program Penguatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN 75 guru per kabupaten/kota SMA/SMK/MA/SMP/ MTs; dan revitalisasi SAMSAT.  ”Dokumen peta reformasi birokrasi ini akan kami gunakan sebagai panduan lima tahunan 2013-2018 untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Nusa Tenggara Timur,” jelas Lebu Raya pada acara pencanangan di Aula Pertemuan El-Tari Kupang Senin (28/10).

“Pada tahap awal, peta reformasi birokrasi ini akan dijadikan sebagai masukan untuk RPJMD 2014-2018, untuk selanjutnya akan dimasukan ke dalam dokumen penganggaran daerah,”  tambah dia.

Peta Reformasi Birokrasi Provinsi NTT ini juga difokuskan pada upaya peningkatan daya saing daerah dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. World Economic Forum on Global Competitiveness Index 2012-2013 menempatkan Indonesia di posisi 50 dari 144 negara, dimana dari perspektif bisnis, sekitar 26% biaya investasi di Indonesia terpaku pada upaya untuk mendapatkan ijin usaha. “Pemerintah meyakini adanya korelasi timbal-balik antara reformasi birokrasi, pembangunan dan pengingkatan daya saing daerah dan hal-hal negatif tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat daya saing Indonesia di dunia,” ujar Direktur Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Wariki Sutikno.

Lebih lanjut, Wariki menjabarkan bahwa pada kwartal ketiga lalu BAPPENAS telah  menyelesaikan evaluasi paruh-waktu  pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Meskipun Indonesia berhasil mencapai investment grade lagi setelah 10 tahun — juga adanya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi — namun hasil evaluasi untuk reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai salah satu prioritas nasional belum begitu menggembirakan. “Untuk 2014, pemerintah telah menetapkan skor 8,0 sebagai target pencapaian Indeks Integritas Pelayanan Public dan skor 75 untuk target Peringkat Kemudahan Berusaha.” tutur Wariki.

Di tahun 2013 ini, pemerintah pusat telah menetapkan 98 pemerintah daerah — termasuk 34 provinsi, 30 pemerintah kota, 35 pemerintah kabupaten — sebagai proyek perintis pelaksanaan peta jalan reformasi birokrasi provinsi di Indonesia. Tujuannya jelas, bahwa pada tahun 2015 semua tingkat sub-nasional telah menyelesaikan reformasi birokrasi mereka. Batas waktu yang sama juga berlaku untuk semua lembaga nasional, 35 kementerian, 28 lembaga non kementerian dan sekitar 50 lembaga hukum. Sebanyak 19 Kementerian Negara diharapkan untuk menyelesaikan reformasi mereka pada akhir 2013.