Oleh: Emrus Sihombing
Wacana dugaan korupsi terkait permasalahan Kartu Prakerja mencuat di tengah penanganan Covid-19. Benarkah ada dugaan tindak pidana korupsi? Jika ada petunjuk kuat ada indikasi tindak pidana korupsi, pihak siapa saja yang ada di pusaran dugaaan tersebut? Atau tidak ada sama sekali tindak pidana korupsi. Ini bisa dilakukan diteksi awal dengan “terapi” komunikasi.
Untuk mengurai dugaan tindak pidana tersebut, tiga aktor sosial yang muncul dalam wacana agar segera saling mengundang untuk melakukan diskusi publik secara bersama agar menjadi terang benderang, sehingga tidak ada dusta di antara kita sesama anak bangsa.
Siapa yang proaktif mengundang dan atau menyatakan siap menghadiri, dari aspek psikologi komunikasi, dia lebih memiliki fakta, data dan bukti yang valid.
Siapa tidak proaktif mengundang apalagi tidak merespon undangan dari salah satu aktor sosial tersebut, perlu dipertanyakan orang yang bersangkutan.
Jika tiga aktor tersebut tidak proaktif saling mengundang apalagi tidak satupun di antara mereka menyatakan hadir, maka wacana ini hanya sekedar “panas-panas … ayam” atau boleh jadi sudah “masuk angin”.
Diskusi publik ini harus membongkar prosedur penganggaran, alokasi dan rasionalitas biaya untuk apa saja, persetujuan, penunjukan serta teknis pelaksanaanya, karena ini uang rakyat agar tidak satu peserpun ditelan oleh “virus korupsi corona”.
Untuk itu, saya menyarankan agar tiga aktor sosial segera melakukan diskusi publik. Tiga aktor sosial tersebut yaitu, Sdr. Arteria Dahlan (PDI-P), Sdr. Adamas Belva Devara (Ruangguru) dan Ace Hasan Syadzily (Golkar).
Diskusi publik dilakukan live-interaktif melalui berbagai media agar seluruh masyatakat dapat berpartisipasi langsung.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner di Jakarta
