JAKARTA-Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta seluruh partai politik lebih mengutamakan penilaian obyektif dan menghindari kepentingan subyektif dalam mengusung calon presiden (capres) periode 2014.
“Kami berharap parpol yang memiliki kewenangan mencalonkan presiden mendatang, mengedepankan penilaian atau ukuran obyektif daripada subyektif khususnya kepentingan kelompok atau parpol dalam mengusung capres,” katanya usai membuka Forum Grup Discussion di Jakarta, Kamis (5/12).
Menurut Lukman, selayaknya parpol dalam mengusung capres berdasarkan integritas, kapasitas dan kemampuan memahami persoalan bangsa serta kemampuan mengatasi permasalahan bangsa yang termasuk prioritas.
“Jangan lagi dikedepankan ego partai masing-masing. Jangan karena Ketum partai, maka dia harus capres,” tegasnya.
Lukman menegaskan jabatan presiden adalah jabatan prestisius dan adiluhung.
Bahkan pucuk pimpinan tertinggi sebuah negara. Kompleksnya persoalan bangsa bagi 220 juta bangsa Indonesia, tidak mungkin bisa dituntaskan hanya oleh seorang capres yang mengandalkan popularitas dan elektabilitas an sich. “Capres harus mengusung visi dan misi, bukan diukur popularitas dan elektabilitas, “ ujarnya.
Putra Menteri Agama era Soekarno ini, yakin semua partai politik dipastikan akan mengajak parpol lain menjelang pemilihan Pemilu Legislatif mendatang.
Masalahnya, tinggal parpol mana yang dianggap strategis untuk diajak berkoalisi.
Sebaiknya PPP mengusung capres setelah pilleg, ini karena selain lebih realistis, juga mencegah agar posisi partai tidak terkunci.
“Sangat berbahaya atau merugikan bila kita sudah mencalonkan namun hasil perolehan suara yang didapat tidak signifikan atau tidak mencapai 20 persen, “ katanya.
Karenanya, posisi partai nantinya tidak bisa bergerak dan menjadi canggung karena terlanjur mencalonkan figur tertentu.
“Lucu, menarik pencalonan saat tahu suara partai yang tidak memenuhi persyaratan. Kita akan kebingungan ketika akan mengajak koalisi partai lain apabila partai tersebut tidak sreg calon yang terlanjur kita deklarasikan. Malu namanya itu, “ katanya.
Mestinya seperti yang diusulkan PPP dalam pembahasan RUU Parpol, bahwa semua peserta pemilu dapat mengajukan capres tanpa persyaratan apapun.
Namun saat itu usulan PPP ditolak oleh parpol-parpol besar.
Parpol besar tidak rela dan tetap berkeinginan mempertahankan syarat mengajukan capres sesuai UU Pemilu.
“Kami tahu nanti parpol tidak akan mampu mengajukan capres sendiri. Mereka pasti akan berkoalisi dengan parpol lain. Adanya gagasan itu, saya pikir PPP lebih tepat dan strategis mengajukan capres setelah usai pileg, “ ujarnya.
Lukman menambahkan PPP tidak perlu risau dengan manuver partai lain. Sebab semenjak dulu PPP sudah punya langgam dan hitung-hitungan sendiri.
“Yang penting sekarang para kader PPP fokus memperbesar suara partai agar punya nilai tawar tinggi untuk mengajukan capres sendiri atau bergabung dengan partai lain, “ pungkasnya.
