Oleh: Salamuddin Daeng
Ini yang pertama kali dalam sejarah reformasi pasca krisis 98, utang luar negeri swasta mengalami penurunan. Padahal selama periode sebelumnya swasta sangat agresif membuat utang.
Utang luar negeri swasta dalam dua tahun pemerintahan Jokowi menurun sebesar Rp 66,248 triliun. Secara keseluruhan utang luar negeri swasta telah mencapai Rp. 2142,147 triliun.
Sementara utang pemerintah meningkat sangat fantastis. Pertambahannya tidak tanggung tanggung yakni mencapai Rp. 898,575 triliun. Utang ini bersumber dari surat utang negara (SUN) dan utang luar negeri.
Apakah ini bertanda bahwa swasta Indonesia, para taipan, tidak lagi doyan utang? Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik tapi serius. Mana ada di dunia swasta tidak doyan utang?
Namun ternyata di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi, swasta tidak perlu utang. Cukup negara melalui pemerintah yang berhutang. Hutang negara tersebut toh nantinya akan menjadi proyek proyeknya swasta nasional.
Bahkan pada era pemerintahan Jokowi anggaran publik telah dipindahkan secara efektif menjadi proyek proyek bancakan swasta.
Melalui apa? Melalui mega proyek jalan tol, mega proyek listrik, mega proyek kereta cepat, mega proyek pelabuhan, mega proyek bandara, mega proyek MRT, mega proyek LRT, proyek proyek yang dibiayai dengan utang pemerintah.
Mega proyek yang akan menumpuk utang negara namun secara efektif akan memperkaya taipan dan asing. Di era pemerintahan Jokowi ini negara bangkrut, namun taipan dan asing pesta pora.
Penulis adalah Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
