JAKARTA – Wakil Presiden Boediono melakukan inspeksi mendadak ke beberapa instansi pemerintah yang menangani data kependudukan.
Upaya ini dilakukan untuk mengecek sejumlah quick wins agenda reformasi birokrasi mengingat posisi Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
Dengan rangkaian kendaraan yang tidak menggunakan sirine seperti perjalanan resmi, inspeksi Wapres Boediono dan rombongan pertama kali dilakukan ke kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kemayoran sekitar pukul 9.30 pagi.
Kantor tersebut sudah cukup penuh oleh masyarakat yang membutuhkan paspor.
Boediono sempat mendapat penerangan dari Kepala Imigrasi, Ahmad Fauzi dan berkeliling, menaiki lantai dua tempat pengunjung menjalani proses pembuatan paspor dan berdialog dengan masyarakat.
“Ini suasananya bagus, proses penyelesaian paspor lewat online dan offline juga baik. Saya mendapat laporan ada kemajuan jadi saya ingin cek sendiri. Di Kemayoran ini sudah baik, tapi belum tentu merata di seluruh Indonesia. Tugas kita memperbaiki kantor imigrasi di seluruh Indonesia mendekati standar kantor yang di Kemayoran ini,” katanya.
Dari lokasi tersebut Wapres dan rombongan pindah ke kantor Badan Pertanahan Nasional yang gedungnya baru resmi digunakan dua minggu lalu.
Di sini Wapres mengecek kecepatan pengurusan sertifikat tanah dan pengecekan sertifikat demi transaksi jual-beli.
Sempat terjadi dialog antara Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dengan kepala kantor tentang monitor ruangan yang tidak berfungsi dan sistem pengaduan pesan singkat yang belum jelas mekanisme responnya.
Wapres Boediono kemudian berpindah ke Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat untuk mengecek proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Dalam kunjungan itu Wapres membicarakan persoalan 300 ribu warga pemilik KTP lama DKI Jakarta yang telah didata namun belum mendapatkan KTP baru versi elektronik.
Di hadapan Wapres, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang turut dalam rombongan, berjanji akan menyelesaikan sejumlah hal mendesak antara pemerintah DKI Jakarta dan data center kependudukan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, terutama mengenai upaya menunggalkan data.
Wapres mengatakan bahwa waktu tunggu yang lama tersebut bisa terjadi mengingat masa transisi dari KTP lama ke KTP elektronik.
Tapi ia yakin hal ini akan segera ditangani.
“Saya harapkan Menteri Dalam Negeri segera menangani dari sisi beliau agar bisa selesai masalah data tunggal tadi,” katanya.
Terakhir, Wapres Boediono berkunjung ke Satuan Pelaksana Administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Di sini Wapres berkeliling gedung, dari lobi depan, ke ruang tunggu pemohon SIM, ruang simulator mobil dan motor, ruang tes teori, lapangan terbuka untuk tes mobil hingga ruang tes kesehatan yang disediakan bagi mereka yang tidak membawa surat keterangan sehat.
Di situ Wapres sempat mempertanyakan kemana dibayarkan setoran tersebut.
Sayangnya dokter Polri yang bertanggungjawab atas tes kesehatan tersebut tidak ada di tempat.
“Ini yang belum jelas, saya perlu info lebih lanjut tentang tes kesehatan ini. Tapi sayang saya belum bisa bertemu dengan yang ditugaskan. Nanti kita lihat lebih lanjut soal tes kesehatan, ini harus diperbaiki,” katanya saat memberikan keterangan pers kepada rombongan wartawan yang dibawanya sejak pagi.
Wapres sangat kritis terhadap prosedur pembayaran menggunakan kasir seperti yang ditemuinya di loket tes kesehatan itu dan beberapa syarat administrasi di kantor BPN.
Ia meminta agar mekanisme itu diubah menjadi mekanisme pembayaran lewat bank sehingga lebih dijamin aman dan tertib.
Secara umum Wapres mengatakan bahwa sudah terdapat banyak kemajuan.
Ia melihat sendiri bahwa pemohon SIM dan pemohon paspor adalah warga sendiri yang datang, tidak diwakilkan.
Estimasi waktu pengurusan juga ada kemajuan.
Namun berbagai perbaikan masih harus dilakukan. Untuk keempat kantor yang dikunjunginya, Wapres meminta agar informasi tentang persyaratan surat-surat dipaparkan seluas-luasnya ke publik sehingga tidak membuang waktu.
Publik juga bisa kemudian membandingkan antara biaya mengurus sendiri dan biaya mengurus surat tanah lewat notaris, misalnya.
“Jangan sampai ada hambatan bagi mereka yang mengurus sendiri,” katanya.
