JAKARTA-Anjloknya nilai tukar rupiah yang terus menerus hingga mencapai Rp15.000/dolar ini perlu diwaspadai. Karena angka tersebut sudah melewati ambang batas psikologis. Bahkan DPR berharap fluktutifnya rupiah ini jangan sampai berlangsung hingga akhir 2018. “Kalau sudah melewati batas ini, maka menjadi lampu merah. Artinya memang kita enggak menginginkan,” kata anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari dalam diskusi “Pelemahan Rupiah : Dampak dan Solusinya” bersama Misbakhun (Golkar), Refrizal (PKS) dan Heri Gunawan (Gerindra) di Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Bahkan anggota Fraksi PDIP ini mengakui industri-industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor sudah pasti berat menghadapi situasi ini. “Oleh karena itu, kita berharap jangan sampai situasi ini berlangsung sampai Desember 2018, karena ada utang jatuh tempo, jadi makin berat,” tambahnya.
Lebih jauh kata Eva, menguatnya dolar terhadap rupiah dipicu karena kebijkan trump menaikan suku bunga, yang membuat energing market menderita. Yang mengalamai depresiasi, tidak hanya Indonesia karena pondasi ekonomi kita lemah. Kecuali Thailand dan Vietnam yang memiliki nilai ekspornya tinggi. “Jika sampai Desember tidak bisa diatasi, bisa jadi banyak PHK, maka ini akan menjadi sangat serius. Tapi saya senang, karena dalam rapat kerja komisi XI, BI menyampaikan ada empat skenario yang disiapkan BI yang bisa membuat sentimen pasar positif,” terangnya
Hanya saja lanjut Eva, dalam kondisi saat ini jangan sampai ada lagi pengamat-pengamat yang menggunakan data-data yang tidak valid yang kemudian akan membuat sentimen pasa menjadi negatif. Kalau sentimen pasar terus negatif dan upaya efisiensi yang tidak berhasil mengatasi kemerosotan rupiah dan kemudian berdampak pada PHK, maka ini akan menjadi persoalan serius,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR lainnya, Muhammad Misbakhun menjelaskan meski nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp15.000/dolar, namun kepercayaan investor asing terhadap Jokowi tetap tinggi. “Jangan membandingkan struktur ekonomi Indonesia dengan negara lai. Karena saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Benar memang 15,2% cadangan devisa berkurang, karena BI melakukan intervensi,” ujarnya.
Bahkan Misbakhun membantah akibat intervensi BI, seolah-olah cadangan devisa menjadi berkurang. “Cadangan devisa itu tidak hilang, namun terkonversi dalam bentuk lain. Cadangan devisa itu dibelikan rupiah, sehingga menjadikan rupiahnya untuk bertahan,” tambahnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini memberikan contoh, sama hal saat seseorang tidak jadi membeli Aqua tetapi yang dibeli kopi. Artinya, uang tersebut tidak hilang. Karena tetap membeli komoditi yang lain.
Diakui Misbakhun, penyebab lainnya terkait anjloknya rupiah, antara lain, keberadaan UU Rezim Devisa Bebas. Karena itu, Rezim Devisa Bebas ini punya peran dan punya sumbangsih yang sangat besar terhadap salah satu penyebab fluktuasi. Sehingga tingkat volatilitas ini menjadi sering terganggu.
“Para Fund Manager menggunakan uangnya, bisa keluar masuk seenaknya,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Misakhun, jangan membedakan Indonesia dengan Malaysia. Karena Pemerintah Malaysia ada kewajiban bahwa devisa setahun baru keluar. Jadi begitu modal asing masuk, harus setahun masuk dia stay by di Malaysia, sementara di Thailand berkisar sekitar 6 bulan,” paparnya.
Sedangkan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta agar pemerintah mengeluarkan peraturan agar devisa yang diperoleh para eksportir dari hasil ekspor ditukarkan ke rupiah.
Menurutnya, langkah tersebut akan bisa menjadi solusi jangka pendek di tengah pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini. Dia mengatakan untuk mengatasi nilai rupiah yang terus melemah perlu solusi jangka pendek dengan cara menukarkan dolar ke rupiah.
“Saya usulkan perintah ini dalam bentuk peraturan pemerintah, atau sekalian perppu agar punya kekuatan untuk menekan eksportir,” ujarnya dalam diskusi bertema “Pelemahan rupiah, dampak dan solusinya” di Gedung DPR.
Heri mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kecintaan kepada rupiah selain membentengi nilai tukar dari serangan spekulan.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, meski Indonesia memberlakukan rezim devisa bebas, langkah menukarkan dolar ke rupiah oleh eksportir itu tetap akan efektif dalam menjaga kekuatan rupiah dari nilai tukar asing. “Selama ini para eksportir menikmati fasilitas rupiah dari kredit bank dalam negeri untuk meraup dolar AS. Memang tidak semua harus ditukarkan karena ada kebutuhan khusus tapi setidaknya ada aturan yang mengaturnya,” pungkasnya. ***
