JAKARTA-Guna mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, maka jumlah orang kaya perlu ditambah agar pembangunan bisa dibiayai lewat dana swasta. “Kita perlu memperbesar jumlah orang kaya. Karena merekalah yang membayar pajak. Makin banyak orang kaya, maka makin banyak negara ini memiliki uang,” kata Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung di Jakarta, Rabu (12/6).
Lebih jauh pemilik Trans Corp mengusulkan agar pembangunan infrastruktur tidak lagi menggunakan dana APBD atau APBN melainkan dari dana swasta. Karena itu, pemerintah daerah bisa menciptakan iklim usaha yang baik supaya pengusaha atau investor tertarik untuk membangun infrastruktur.
Menurut CT-panggilan akrabnya, saat ini di Indonesia ada empat kelompok penduduk, yaitu kelompok miskin yang jumlahnya mencapai 29 juta jiwa, rentan miskin 70 juta jiwa, menengah 100 juta jiwa, dan kelompok atas sebesar 50 juta jiwa. Supaya jumlah orang kaya bertambah dan orang miskin berkurang, maka harus dilakukan percepatan dan pembangunan ekonomi. “Percepatan dan pembangunan ekonomi bisa dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan infrastruktur,” terangnya.
Untuk pembangunan infrastruktur, menurut Chairul pendanaannya tak lagi harus berasal dari APBD. Namun berasal dari pihak swasta atau dunia usaha. “Sekarang ini bangun infrastruktur tak perlu dari APBD. Supaya pertumbuhan ekonomi makin cepat, lebih baik APBD digunakan untuk kebutuhan lain yang tak bisa dicover oleh pihak swasta,” katanya.
Ia menyebut, supaya pihak swasta, investor, atau pengusaha tertarik untuk membangun infrastruktur, pemerintah daerah perlu membangun iklim usaha yang baik. Di antaranya memberi kepastian hukum dan kemudahan perizinan. “Biarkan orang kaya yang membangun sendiri infrastrukturnya. Airport, jalan tol, kereta api cepat dan lainnya itu bisa terbangun tanpa dana APBD,” imbuhnya. **can
