JAKARTA-Presiden terpilih pada 2014 nanti diharapkan bisa menyusun kabinet yang merepresentasikan berdasarkan kawasan dan profesionalisme. Dengan begitu akan mewujudkan ke Indonesiaan. “Sebaiknya memang diisi para profesional. Apalagi profesional itu banyak yang bagus. Jangan pertimbangannya bukan berdasarkan parpol pendukung,” kata Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida di Jakarta, Selasa, (10/06/2014).
Kabinet kerja, kata Laode, sangat penting. Karena itu, para capres ini diharapkan punya konsep yang jelas sebelum dilantik pada 20 Oktober 2014. “Capres masih punya waktu mempersiapkan kabinetnya, guna mengatasi persoalan bangsa,” ujarnya.
Salah satu permasalah yang itu antara lain, lanjutnya, untuk pembangunan daerah, khususnya desa harus memiliki frame (kerangka) yang jelas. “Karena debat capres semalam itu belum menyinggung soal desa,” ucapnya.
Menurut Laode, pemberian anggaran sebesar Rp1 miliar untuk satu desa belum ada Peraturan Pemerintahnya (PP). Karena itu sangat rawan untuk dilakukan korupsi. “Ini sangat penting, karena pertarungan pilkades akan semakin kuat. Bahkan pertarungan itu akan menjadikan desa sebagai lokus kejahatan korupsi. Buntutnya makin memperburuk perilaku masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara itu Petrus Salestinus, mewakili Kawasan Indonesia Timur lebih menekan soal keseriusan para capres terkait pemberantasan korupsi. “Hulunya korupsi itu ada pimpinan parpol, lalu pimpinan fraksi dan komisi. Namun yang ditindak hanya anggota DPR saja, padahal semua pimpinan parpol itu menikmati hasilnya,” terangnya.
Bahkan Petrus mempertanyakan pada kedua capres ini, soal konsep penegakkan hukum. Anehnya para capres selalu memuji-muji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pendekatan hukum sangat lemah. Karena jangkauan KPK itu terbatas, hanya pada pusat saja,” tuturnya.
Padahal, kata Petrus, penegakkan hukum di daerah, khususnya Indonesia Bagian Timur (IBT) sangat lemah. “Pemberantasan korupsi masih ada kendala besar di IBT. Mestinya presiden harus berani menggonta-ganti kapolri setiap hari, jika pemberantasan korupsi di daerah tidak berpihak pada rakyat,” imbuhnya.
