JAKARTA-Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mencatat tiga tantangan reformasi birokrasi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang. Salah satu diantarannya, masalah inefisiensi anggaran. Pasalnya hampir sekitar 56% kabupaten/kota APBD-nya habis hanya untuk membiayai belanja birokrasi. “Reformasi birokrasi itu berjalan lurus dengan hemat anggaran. Karena fakta yang terjadi di lapangan itu, APBD habis hanya untuk ongkos tukang, bukan untuk membangun,” kata Robert Endi Jaweng dalam diskusi “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih”, di DPD RI, Rabu, (11/6).
Belanja birokrasi yang boros ini, kata Robert, membuat daya saing Indonesia, terutama masalah investasi di mata internasional menjadi lemah. “Sektor pelayanan publik menjadi terbaikan, karena terjadi inefisiensi anggaran. Jangan dibanding dengan Singapura, dengan Thailand yang sering rusuh saja tetap kalah,” tambahnya.
Contohnya, lanjut Robert, masalah perijinan untuk usaha selama 44 hari. Sementara negara lain, hanya satu minggu. “Layanan publik menjadi mahal,” ucapnya.
Selain masalah inefisiensi anggaran, Robert menambahkan tantangan lainnya adalah soal korupsi. Selama 14 tahun pelaksanaan otonomi daerah berlangsung ternyata banyak korupsi di daerah. “Ada sekitar 324 kepala daerah tersangkut masalah korupsi dan 1066 anggota DPRD bermasalah dengan hukum,” terangnya.
Masalah korupsi yang bergeser ke daerah, kata Robert, karena birokrasi di daerah tak siap menerima kewenangan besar. “Sekitar 70% urusan negara itu sudah berada di daerah, termasuk uang dan kuasa. Dengan kata lain, mereka gagap menerima transfer dana dari pusat dan kuasa,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Penggerak Pemilih-Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Izzul Muslimin mengatakan birokrasi yang baik tentu tidak lepas dari pola rekrutmen. “Jika birokrasi dibawa oleh pimpinan yang tidak baik, maka akan dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Tentu ini akibat dari pola rekrutmen yang tak baik,” ungkapnya.
Menurut Izzul, banyaknya anggota DPR yang masuk penjara juga diakibatkan karena salahnya satunya adalah pola rekrutmen. “Hal ini juga ada kaitannya dengan birokrasi dan anggaran,” ucapnya. (ek)
