JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan amanah rakyat selama lima tahun ke depan. Banyak persoalan yang harus diselesaikan para menteri mulai dari reformasi fiskal, meningkatkan penerimaan pajak hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan, PR menteri ekonomi pertama, menyikapi risiko defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran) serta potensi terjadinya guncangan di capital financial maupun fiskal Indonesia. “Permasalahan risiko twin deficit seperti current account deficit dan defisit fiskal ini harus benar-benar disikapi oleh menteri-menteri ekonomi yang baru,”ujar Agus Marto di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/10).
Menurutnya, defisit fiskal terjadi karena penerimaan pajak yang menurun dan tingginya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap telah membebani anggaran belanja negara. Sedangkan defisit transaksi berjalan disebabkan karena tingginya impor dan ekspor yang rendah. “Jadi, risiko transaksi berjalan, risiko transaksi finansial modal yang mungkin akan melemah risiko fiskal yang defisit ini adalah satu area, oleh karena itu, menteri yang berhubungan dengan ekonomi harus menyikapinya dengan serius,” tukasnya.
Selain itu, jelasnya, pemerintah Jokowi-JK juga harus terus waspada dan mengantisipasi perkembangan kondisi perekonomian global. Hal tersebut dikhawatirkan bakal mempengaruhi stabilitas keuangan Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah baru dapat mempercepat dan membahas Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). “Dengan adanya UU JPSK ini, maka akan membuat kita dapat lebih siap kalau saja seandainya ada tekanan dari luar ke Indonesia, ini haru diantisipasi dan diwaspadai,” ucap Agus.
Ditempat yang sama, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menambahkan, pemerintah baru harus mengejar targetnya yakni menekan defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan. Sehingga dalam kedepannya beban anggaran negara dan transaksi berjalan bisa lebih baik. “Pemerintah baru harus benahi dulu APBN nya karena itu yang utama. Saya kira pemerintah sekarang sudah tahu apa yang mau diambil langkah-langkahnya, baik itu risiko fiskal itu harus ditangani dan defisit current account juga begitu, bagaimana menangani impor dan meningkatkan ekpor, saya kira itu yang paling penting,” ucapnya.
