JAKARTA-Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih sangat rendah. Hingga 2 September 2015, penyerapan anggaran baru mencapai Rp 38,9 triliun atau 32,74% dari total pagu anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 118,6 triliun. Namun demikian, Kementrian PUPR menargetkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun mncapai 93% . “Progres untuk pekerjaan kontraktual dan swakelola secara keseluruhan pada hari ini telah mencapai 32,74% dari target 30% pada akhir Agustus. Kami sudah menyiapkan target bulanan. Pada bulan September realisasinya bisa 44%, Oktober 66%, November 73% dan Desember 93%,” tegas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Penyerapan anggaran terbesar terdapat di empat direktorat yakni Ditjen Bina Marga Rp 19,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 11,2 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 6,2 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 1,05 triliun.
Sementara itu, Komisi V DPR-RI meminta Kementerian PUPR untuk tidak asal-asalan dalam mengejar target serapan anggaran. Permintaan itu merujuk kepada minimnya serapan anggaran di Kementerian yang tahun ini menerima anggaran APBN senilai Rp118,5 triliun.
Hingga awal September, atau empat bulan menjelang akhir Desember, penyerapan anggaran di Kementerian PUPR baru mencapai 32,86 persen dari target. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR, Muhammad Toha dalam rapat kerja komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hari ini, Rabu (2/9).
“Waktu mudik ke Jawa Tengah, berangkatnya jalannya mulus bisa buat ngebut. Tapi waktu saya pulang, ada pekerjaan pembetonan. Buat apa jalan mulus dibeton lagi. Jangan karena hanya mengejar serapan anggaran, pekerjaan yang tidak perlu malah dilakukan,” ujarnya.
Toha menuturkan, daripada melakukan pekerjaan yang tidak perlu, alangkah lebih baik jika dana tersebut bisa dialokasikan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur lain yang lebih penting. “Seperti Pantura (Jalur Pantai Utara) itu, kalau tidak perlu ada pekerjaan, jangan diada-adakan, jangan dibuat-buat. Lebih baik perbaiki jalan lintas selatan yang jalannya masih rusak-rusak. Atau untuk jalan perbatasan di luar Pulau Jawa. Itu akan lebih berguna,” pintanya.