Indef : Kebijakan Ekonomi Jokowi Tak Pro Investor Lama

Rabu 3 Feb 2016, 4 : 42 pm
Presiden Joko Widodo/dok bisnis.com

JAKARTA-Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengaku tidak heran dengan hengkangnya perusahan-perusahaan asing yang sudah puluhan tahun berada di Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Vietnam.

Alasannya kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi tidak pro pada investor lama dan justru lebih berpihak pada calon-calon investor baru. “Paket kebijakan paket ekonomi I-IX memang ditujukan bagi investor baru. Ini tidak lepas dari keinginan pemerintah menarik investor dari Cina,” katanya di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Padahal, kata Enny, Cina sekarang sedang mengalami hard landing. Karena pertumbuhan ekonominya yang sempat melonkak 20%, kini tinggal 6%.

Menurut Enny, seharusnya pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang berpihak pada investor lama. Ini sangat penting sekali. Karena investor lama lebih dulu eksis di Indonesia. Sehingga investor lebih tertarik untuk mengembangkan usahanya dengan menambah investasinya.

Enny menambahkan investor lama banyak yang mengeluh. Apalagi keluhan itu tidak direspon pemerintah. Sementara investor baru diberi karpet merah. Padahal perusahaan-perusahaan Cina secara historis tidak memiliki komitmen yang jelas. “Dari 10 komitmen perusahaan Cina, pengalaman paling hanya 2 yang dipenuhi,” tegasnya.

Enny menduga sekarang ini Indonesia seperti dijadikan pelampung saja. Karena China sedang membutuhkan untuk mendongkrak ekonominya. Pasalnya saat ini pertumbuhan ekonominya tidak sebagus dulu.

Selain itu menurut Enny, setiap investor pasti berhitung segala resiko dan kepastian usahanya di Indonesia. Saat ini investor seolah tidak merasakan adanya dukungan. Malah tidak ada langkah untuk membantu mempertahankan usaha. “Sektor pertambangan, sudah 2 tahun terakhir ini minus. Jadi ibarat kata pepatah, hanya untuk mengejar yang kecil-kecil yang belum pasti, yang besar dilepaskan,” imbuhnya. **aec

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Cegah Krisis Air, Pengelolaan Air Harus Berkelanjutan

NEW YORK – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita

Demi Kemajuan Demokrasi, Presidential Threshol Harusnya Mengecil

JAKARTA-Ketua Pansus RUU Pemilu, Muhammad Lukman Edy menyatakan partainya menilai