JAKARTA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilia belum fokus menjalankan orientasi dan kebijakannya, terutama pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan. Akibatnya belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan). “Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut indonesia,” kata anggota Komisi VI DPR Mahfud Siddiq dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (20/6/2016).
Pasalnya, kata Mahfud, KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP. Menjadi benar Presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini. “Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumberdaya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan,” tambahnya.
Masalah keamanan perairan dan kelestarian sumberdaya kelautan memang hal yang sangat penting. Namun menurut Mahfud, harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. “Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor aumberdaya kelautan dan perikanannya,” ujarnya.
Diakui Mantan Ketua Komisi I DPR, ketegasan Menteri Susi Pujiantuti untuk mengamankan sumberdaya kelautan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan patut diacungi jempol. Tapi tidak boleh berhenti di situ, apalagi jadi orientasi primernya.
Orientasi kebijakan ini tidak dalam prakteknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarajat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Rencana progran kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang. ***
