HSBC Prediksikan BI Akan Ubah Level Policy Rate di 2013

Wednesday 10 Oct 2012, 5 : 08 pm
by
Ilustrasi

JAKARTA-HSBC Indonesia memperkirakan, Bank Indonesia (BI) baru akan mengubah level policy rate yang saat ini sebesar 5,75 persen pada 2013.

Hal ini seiring dengan adanya peningkatan inflasi dan ekspor akibat pengaruh dari kebijakan quantitative easing ketiga (QE 3) di Amerika Serikat.

“Perubahan BI Rate mungkin yang kami lihat belum akan terjadi di tahun ini. Perubahan BI Rate 5,75 persen baru akan terjadi di tahun depan, jika ekspor menguat kembali dan inflation pressure mulai bertambah,” kata Ali Setiawan, Head of Global Market HSBC Indonesia di Jakarta, Rabu, (10/10).

Kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini terbilang lebih stabil, Ali memastikan bahwa BI akan menjaga tingkat suku bunga acuan di level 5,75 persen.

“Kami meyakini tahun ini BI Rate tidak akan berubah,” kata Ali sembari mengatakan bahwa bank sentral memiliki pertimbangan untuk mempertahankan BI Rate, karena secara umum ekonomi Indonesia masih berjalan seperti beberapa bulan ke belakang.

Namun demikian, lanjut Ali, BI akan menaikkan suku bunga acuan pada 2013.

Kebijakan menaikkan BI Rate tersebut, menurut dia, sejalan dengan perkiraan HSBC bahwa sejak awal tahun depan kegiatan ekspor Indonesia akan kembali memingkat.

“Selain itu, dipengaruhi juga oleh inflation pressure yang akan mengalami peningkatan atau harga-harga komoditas mulai naik,” tuturnya.

Peningkatan harga di 2013, kata Ali, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah AS yang kembali menerapkan quantitative easing dalam upaya memperbaiki perekonomian dalam negeri mereka.

“Harga komoditas akan mulai naik seiring dengan QE-III, karena itu ada kemungkinan terjadi tekanan inflasi. Mau tidak mau BI harus mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga,” katanya

Don't Miss

Frisian Flag Dongkrak Produktivitas Peternak Sapi Perah

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan apresiasi kepada PT. Frisian Flag Indonesia

Sempat Berkoar-koar, Keberanian Mahfud MD Usut Rp 349 Triliun Dipertanyakan

JAKARTA-Keberanian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),