Jakarta—Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perlu ada persyaratan minimum yang nantinya wajib ditetapkan kepada para pelaku lembaga jasa finansial sebagai upaya melindungi konsumen. “Selama tiga bulan menjabat ada banyak keluhan dari pelanggan, oleh karena itu harus dibuat syarat minimum mengenai azas keterbukaan di lembaga keuangan tertentu,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Kamis,18/10
Lebih jauh kata mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sejumlah syarat minimum itu, misalnya mengenai transparansi produk yang ditawarkan bank, asuransi atau lembaga keuangan lain. Beberapa peraturan seperti ukuran huruf yang besar dan penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dalam iklan (prospectus) wajib dipenuhi penyedia jasa finansial. “Kewajiban itu yang akan kami buat untuk bank sedangkan dari segi konsumen juga akan kita didik,” ujar dia.
Muliaman mencontohkan ada banyak keluhan pelanggan yang ia terima selama tiga bulan terakhir menjabat. Misalnya ada keluhan tentang nasabah kartu kredit yang tagihannya melonjak padahal tak digunakan berbelanja. Atau ada pihak yang tingkat bunga kredit pemilikan rumah (KPR) tiba-tiba berubah.
Tak hanya itu, sikap konsumen yang belum “melek” finansial juga patut diajarkan agar keluhan serupa tidak terus terulang. Karena itu dia menilai edukasi dari dua sisi itu diharapkan bisa membuat perdebatan di industri keuangan akan berkurang.
Menurut Muliaman, ada sejumlah pihak yang merasa dilemahkan saat produk finansialnya digabung dengan bank. **
Perlu Persyaratan Minimum Jasa Financial
