Oleh: Emrus Sihombing
Pilkada 2018 mendatang, selain Pilkada terakhir sebelum Pemilu 2019, juga sangat strategis menangkan Pilpres pada Pemilu 2019 tersebut. Oleh karena itu, saya duga Pilkada 2018 mendatang akan berlangsung ketat adu visi, misi, program dan sosok Paslon.
Namun sekalipun ketat, harus menghindari politik eksploitasi SARA oleh semua pihak. Untuk itu, negeri ini, utamanya lembaga-lembaga pemilu, Kemendagri, pemerintah daerah, semua partai dan teman-teman anggota DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia, harus bersama-sama menolak komunikasi politik yang mengeksploitasi SARA dalam bentuk apa pun.
Dua pilkada sebelumnya, tahun 2015 dan 2017 sudah berlangsung. Para partai tentu sudah mendapat data dan menginventarisasi kekuatan dengan melihat berapa titik daerah yang mereka “rebut” dalam kedua Pilkada tersebut.
Dalam rangka memenangkan Pilpres 2019, perhitungan daerah yang “dikuasai” lebih pada jumlah kabupaten dan kota madya dari pada jumlah propinsi, kecuali DKI Jakarta. Sebab, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah Bupati dan Wali Kota untuk menarik simpati rakyat dalam rangka memenangkan Pilpres 2019.
Bahkan sebagai partai atau koalisi politik yang ingin berkuasa periode 2019 -2024, para partai boleh jadi sudah melakukan kalkulasi kuantitaif jumlah daerah yang “dikuasai” oleh partai lain, baik yang berada di kelompok partai pendukung pemerintah maupun kelompok partai yang memerankan “oposisi” atau di luar pemerintah.
Perhitungan tersebut menjadi dasar bagi para partai untuk strategi memenangkan sejumlah daerah tingkat dua pada Pilkada 2018 mendatang.
Sekalipun jumlah dari dua kelompok partai masih cair menjelang dan pada saat Pilpres 2019, hingga kini tampaknya kemungkinan tetap ada dua kelompok koalisi partai tersebut yang masing-masing membawa pasangan “jagoannya” pada Pilpres 2019.
Untuk lebih “percaya diri” bertarung pada Pilpres 2019, tentu para partai atau koalisi partai akan berusaha keras memenangkan Pilkada 2018 sebanyak mungkin.
Selain itu, berdasarkan jumlah daerah yang dimenangkan para partai dan koalisinya pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018 mendatang, dapat dilihat peta kekuatan dukungan suara rakyat pada Pilpres 2019.
Karena itu, Pilkada 2018 menjadi sangat penting untuk menduga dan menyusun strategi komunikasi politik memenangkan Pilpres 2019 dari dua kekuatan kelompok koalisi partai politik, yaitu pendukung pemerintah versus “oposisi” pemerintah.
Oleh sebab itu, persaingan politik pada Pilkada 2018, menurut saya akan semakin ketat.
Tentunya harapan kita, persaingan itu sejatinya adu visi, misi, program dan pasangan sosok yang diusung. Bukan mengeksploitasi isu SARA sebagai komoditas politik, seperti terjadi di suatu daerah pada Pilkada 2017 yang baru saja berlalu.
Mengekspolitasi isu SARA, selain bertentangan dengan nilai Pancasila, sekaligus menunjukkan ketidakdewasaan politik dan sekaligus menunjukkan ketudakpercayaan diri para pelakunya.
Penulis adalah Direktur Eksekutif EmrusCorner di Jakarta
