JAKARTA-Badan Anggaran DPR meminta agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan besaran anggaran yang diusulkan dalam RAPBN 2013.
Hal ini seperti disampaikan Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam dan Kemenko Kesejahteraan tentang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (1/10).
“Kami menilai anggaran Kementerian Perekonomian sangat kecil, padahal perannya sangat besar dalam mengkoordinasikan kementerian teknis,” kata Ahmadi.
Pernyataan senada juga disampaikan Anggota Banggar, Laurens Bahang Dama dan Satya W Yudha yang menganggap anggaran Kemenko Perekonomian terlalu kecil.
“Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) sangat luas cakupan kerjanya, sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait,” kata Laurens.
Sementara itu, Satya yang juga sebagai Anggota Komisi VII DPR menambahkan, alokasi anggaran subsidi yang mencapai 24 persen dari total RAPBN 2013 harus didukung pula dengan porsi anggaran Kemenko Perekonomian yang ideal.
“Menurut kami, anggaran yang diusulkan Menko Perekonomian (Hatta Rajasa) sangat kecil, sehingga harus ditambahkan satu item program kerja dan anggarannya. Supaya bisa lebih meningkatkan efektivitas subsidi energi di 2013,” kata Satya.
Sebelumnya, di saat yang sama, Hatta memaparkan bahwa ada tiga prioritas program kerja Kemenko Perekonomian di 2013, program kerja di bidang perekonomian, dukungan manajemen serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
“Anggaran untuk meningkatkan efektivitas di bidang ekonomi membutuhkan anggaran sebesar Rp176 miliar, bidang dukungan manajemen, Rp99 miliar serta sarana dan prasaran aparatur Rp5 miliar,” kata Hatta.
