Sementara terkait dengan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan pegawai DJP, pihaknya sudah bekerja keras untuk menangkap para pelanggar ini.
Bahkan tindakan ini, kata dia perlu diapresiasi oleh masyarakat, jangan malah terus dicibir.
“Karena kondisi yang tenang bukan berarti tidak ada maling. Justru kalau kita banyak tangkap malingnya berarti kerja kita sudah benar. Saat ini kita dan KPK sudah kerja keras untuk menangkap para gayus baru ini,” tutur dia.
Tapi meski banyak pelanggaran yang diungkap, dia berani menjamin kalau dari sisi kuantitas masih sangat kecil, sekitar di bawah 1%.
“Jumlahnya di bawah 1%. Dan saat ini selain yang ditangkap KPK, kita juga banyak melakukan pemecatan. Makanya saya bilang ke masyarakat kasih tahu pegawai kita yang disogok an disuap itu. Tak hanya itu, kita juga minta ke pengusaha agar jangan terus menggoda. Mungkin saat ini pegawai kita masih kuat imannya, tapi bisa jadi kemudian mereka jadi ALIM (agak lemah imannya). Kanjadi tergoda,” tegas dia.
Menyikapi jumlah 1% angka penyimpangan ini, anggota DPR Komisi XI dari F-PDIP, Arief Budimanta, justru mewanti-wanti kalau 1% itu bukan dari jumlah penerimaan DJP.
Karena jika begitu akan lebih berbahaya lagi.
“Kalau 1% dari jumlah pegawai sih tidak apa-apa. Tapi akan lebih berbahaya lagi kalau 1% itu ternyata dari penerimaan tahun lalu yang Rp885 triliun, berarti Rp8,85 triliun. Angka yang sebesar itu akan bisa digunakan untuk bangaun jalan baru sepanjang 8.000 kilo meter. Mudah-mudahan 1% itu bukan dari penerimaan pajak,” tegas Arief.
