Hajrijanto mempertanyakan kenapa sejauh ini tak ada menteri, gubernur, bupati dan pejabat daerah yang lantang mengatakan anti korupsi.
Seolah tak ada kemauan politik untuk bersih dari korupsi.
Bahkan, sekarang ini seperti kehilangan rasa malu meski telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
“Jadi, pemberantasan korupsi itu selain UU juga perlu strategi budaya, mengingat UU nya sudah cukup,” tegas politisi Golkar ini.
Selain itu Hajrijanto berharap kita semua tetap optimis dan jangan sampai pesimis dalam memberantas korupsi ini di mana KPK sebagai taruhan terakhir bangsa ini untuk menyelamatkan dan membersihkan negara dari korupsi.
“KPK tak boleh gagal, sebab kalau gagal berarti setback atau mundur secara mental dan seolah negara ini tak mampu melawan korupsi. Karena itu, MPR mendukung hukuman mati bagi koruptor,” tuturnya.